oleh

RDP Pilkades Ricuh Begini Penjelasan Mervie Parasan

-BERITA, DAERAH-1.944 views

Mamuju.Kabarsulbar.com- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Kabupaten Mamuju menggelar Rapat Dengar Pendapat RDP antara Anggota DPRD Kabupaten Mamuju bersama Dinas Pemerintahan Masyarakat Desa (PMD) ricuhdi ruang Aspirasi DPRD Kabupaten Mamuju.Rabu/13/1/21.

Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Mamuju Azwar Ansari Habsi, yang di dampingi oleh wakil ketua 1 Samsuddin Hatta dan wakil ketua 2 Andi Dodi Hermawan serta beberapa anggora DPRD Mamuju lainnnya dari beberapa fraksi yang diantanya Farkasi Golkar (Sugianto), Demokrat (Mahyuddin),Pan (Masram Jaya) PKS(Asdar) Reza dari Gerindra serta, Hanura Mervie Prasang.

Saat berjalannya rapat masing masing Anggota DPRD memberikan tanggapan Soal rencana pelaksanaan Pilkades, Namun saat salah satu anggota dpr dari fraksi Hanura Mervie Parasang memberikan tanggapan terkait fungsi Legeslatif dalam perencanaan Pilkades justru memancing dan mengundang emosi dari Anggota dprd Fraksi Pan Masram Jaya sontak suasana Rapat menjadi ricuh dan tidak terkendali bahkan sampai naik keatas meja dan kursi parahnya lagi sampai melempar Botol Mineral ke arah sesama anggota Dprd yang ikut rapat.

Terkait kisruh yang terjadi di Dprd Mamuju pada Rabu 13/01/21. Mervie Parasan, yang menjadi sasaran saat Kisruh, dimana saat dirinya memberikan penjelasan dalam rapat tiba-tiba terhenti dan menjadi Ricuh.

” Kenapa tadi terjadi Kisruh di Dprd Mamuju, karena tadi itu saya memberikan penjelasan sehubungan dengan Permendagri 72 tentang Pemiliham Kepala Desa, kan sebelumnya dari Komisi 1 sudah melakukan rapat, dan dalam rapat itu merekomendasi untuk melakukan penundaan, sementara dalam Permendagri itu kewenangan untuk membentuk panitia dan menunda adalah kewenangan Kepala Daerah, jadi sesuai aturan tidak ada kewenangan Dpr dan kewenangan Dprd itu masalah anggaran dan itu sudah di anggarkan pada pembahasan Apbd tahun 2020 lalu,” Kata Mervie.

Menurutnya, terkait pelaksanaan Pilkades adalah kewenangan Kepala Daerah dan tidak ada alasan melakukan penundaan karena bukan menjadi kewenangan Dprd.

” jadi untuk secara Tehnis tentang Pemilihan Kepala Daerah itu ada pada kewenangan kepala Daerah, dan setelah saya kasi penjelasan sepertinya mereka marah-marah, dan ini kan dari bulan Februari kenapa harus jauh-jauh sampai bulan Juni,” Tambahnya.

” mereka langsung marah-marah, pukul meja, melempar, bahkan ada ASN dia juga ikut mendorong, ingin memukul dan sebagainya itu ada dalam Video,” tutup Mervie Parasan.

banner 728x90

Komentar

Update Terbaru