oleh

Presentasi Proposal Penelitian dengan Judul “Implementasi Tugas dan Fungsi Kumham dalam Pengharmonisasian Perda”

-BERITA, DAERAH-246 views

Mamuju.Kabarsulbar.com-Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Alexander Palty beserta Perancang Peraturan Perundang-undangan, Analis Hukum dan Pejabat dari P3HAM mengikuti kegiatan presentasi proposal penelitian dengan judul “Implementasi Tugas dan Fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Dalam Pengharmonisasian Peraturan Daerah” yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian Pengembangan HAM secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting, Rabu 24/02/21.

Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Rapat Pusat Penelitian dan Pengembangan HAM dan diikuti oleh peserta dari seluruh Kantor Wilayah dan dibuka oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Sri Puguh Budi Utami.

“kami sangat mengharapkan kegiatan ini bisa menambah informasi dan masukan untuk perbaikan penelitian ini kedepannya, sehingga hasil akhir penelitian merupakan sesuatu yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan dan nantinya dapat digunakan oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai acuan dalam mengambil kebijakan yang paling tepat, untuk menjadi payung hukum bagi Kantor Wilayah dalam melaksanakan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah” ujar Sri Puguh mengakhiri sambutannya.

Kegiatan ini disuguhi oleh materi yang sangat berkualitas dan mudah dipahami yang disampaikan oleh narasumber yang kredibel, terpercaya dan berpengalaman dibidangnya yang diawali oleh Dr. Fatkhul Muin, S.H., LL.M. dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, kemudian dilanjutkan oleh M. Nur Sholikin dari Pisat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia dan diakhiri dengan pemaparan materi oelh Dr. Muhammad Ilham Hermawan, S.H., M.H. dari Universitas Pancasila.

Merespon penyampaian materi dari para narasumber, Kadiv Yankum Sulawesi Barat menyampaikan permasalahan yang dihadapi dalam pengimplementasian pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi setelah diundangkannya Undang-Undang 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

“kita harus menyatukan paradigma berfikir kita dalam pembentukan peraturan daerah, dasar hukum kita harus sama yaitu Undang-Undang 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 12 Tahun 2011, karena hanya dengan menyatukan frekuensi kita dapat menghasilkan pertauran daerah yang berkualitas dalam dimensi HAM” tutup alexender palty dalam penyampaiannya
Kegiatan ini berakhir pukul 13.30 Wita dan ditutup oleh Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan HAM.

banner 728x90

Komentar

Update Terbaru