Depok, 20 Februari 2025 – Kementerian Hukum Republik Indonesia (Kemenkum) menyelenggarakan pelatihan “Future Leadership Berbasis Nilai-Nilai Kebangsaan” bagi pimpinan tinggi di lingkungan Kementerian Hukum.
Sebanyak 181 pimpinan tinggi di lingkungan Kemenkum mengikuti pelatihan ini, termasuk Kakanwil Kemenkum Sulbar, Sunu Tedy Maranto beserta Dua Kepala Divisi Jajarannya, yakni Kadiv Yankum, Hidayat dan Kadiv P3H, John Batara Manikallo
Pelatihan ini dibuka secara resmi oleh Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia, Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum, dan dihadiri oleh para pimpinan tinggi madya dan pratama, widyaiswara ahli utama, assessor SDM aparatur ahli utama, serta pejabat lainnya di lingkungan Kemenkum.
Dalam sambutannya, Wamenkum menyampaikan bahwa pelatihan ini bertujuan untuk menyiapkan pemimpin yang visioner, berintegritas, dan memiliki nilai-nilai kebangsaan yang kuat.
“Kita hidup di era globalisasi dan disrupsi teknologi. Oleh karena itu, para pemimpin harus memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi, serta mampu berpikir kritis dan inovatif,” ujarnya
Pelatihan ini merupakan bagian dari upaya Kemenkum dalam mendukung Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia.
Sementara itu, Kepala BPSDM Hukum dalam laporannya menyampaikan bahwa Pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi kepemimpinan para peserta, sehingga mereka mampu menjadi agen perubahan yang positif di lingkungan kerja masing-masing.
“Pelatihan ini adalah langkah strategis yang sangat penting untuk mempersiapkan para pimpinan menghadapi tantangan dan tuntutan di era globalisasi,” ujar Kepala BPSDM Kemenkum.
“Kami berharap pelatihan ini dapat menghasilkan pemimpin-pemimpin yang tidak hanya kompeten, tetapi juga memiliki nilai-nilai kebangsaan yang kuat sebagai landasan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.” tambahnya
Kurikulum pelatihan mencakup tujuh materi dengan total 35 jam pelajaran, yang disampaikan selama tiga hari.
Materi-materi tersebut meliputi wawasan kebangsaan, kepemimpinan transformasional, manajemen perubahan, dan etika birokrasi. Para pengajar terdiri dari para ahli di bidangnya, termasuk Menteri Hukum, Wakil Menteri Hukum, penasihat menteri, serta widyaiswara dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara Kementerian Pertahanan.
