
Mamuju, 20 Februari 2025 – Hari Ketiga Pelaksanaan Diklat Paralegal Serentak yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat (Kanwil Kemenkum Sulbar) terselenggara dengan sukses.
Pelaksanaan kegiatan hari ini yang merupakan penutupan Diklat Paralegal Angkatan I Tahun 2025 berlangsung di Ruang Rapat Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Sulbar.
Seperti diketahui, Pelatihan Parletak ini diikuti oleh anggota Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) se-Sulawesi Barat.
Kepala Divisi P3H Kanwil Kemenkum Sulbar, John Batara Manikallo, yang hadir secara virtual mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan bekal kepada anggota Kelompok Kadarkum dalam menjalankan tugas sebagai garda terdepan pemberian bantuan hukum di desa/kelurahan
“Atas nama jajaran Kanwil Kemenkum Sulbar, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para Direktur/Ketua Pemberi Bantuan Hukum Terakreditasi serta para peserta se-Sulawesi Barat atas partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan ini” ujarnya mewakili Kakanwil Kemenkum Sulbar
Ia juga berharap agar para narasumber dapat terus aktif membantu peserta dalam proses aktualisasi peran paralegal hingga tiga bulan ke depan.
Seperti diketahui, Dua narasumber memberikan materi pada hari ketiga pelatihan ini yakni:
* Andi Toba, S.H. (Direktur LBH Keadilan Sulawesi Barat) menyampaikan materi tentang Struktur Masyarakat.
* Miller, S.H. (Anggota LBH Kondosapata) menyampaikan materi tentang Teknik Penyusunan Dokumen Laporan, Pengaduan, dan Kronologis.
Sementara itu, secara terpisah, Kakanwil Kemenkum Sulbar, Sunu Tedy Maranto menyampaikan komitmennya untuk selalu melibatkan dan bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang telah terakreditasi oleh Kementerian Hukum RI dalam melaksanakan pelatihan paralegal.
Salah satu Kakanwil unit dibawah kepemimpinan Menkum, Supratman Andi Agtas itu menyebut akan terus berupaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan memperluas akses terhadap keadilan.