Mamuju – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sulawesi Barat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Bidang Politik yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Barat. Kegiatan ini berlangsung pada hari Senin, 28 April 2025, di Hotel Berkah, Mamuju.
Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) Kanwil Kemenkum Sulbar, Wardi, hadir mewakili Kakanwil Kemenkum Sulbar, Sunu Tedy Maranto mengatakan bahwa FGD ini bertujuan untuk menjaring masukan dan perspektif dari berbagai pemangku kepentingan dalam rangka penyempurnaan indikator dan metodologi penyusunan IDI.
dalam forum diskusi yang melibatkan berbagai unsur penting, termasuk pemerintah daerah, akademisi, media, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan elemen masyarakat sipil lainnya.
Narasumber dalam kegiatan ini antara lain Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Sulbar, Plt. Kepala Badan Kesbangpol Sulbar Sunusi Usman, S.Pd, Ketua Komisi I DPRD Sulbar, dan Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sulbar.
Dalam kesempatan tersebut, Wardi menyampaikan dukungan penuh terhadap upaya pengembangan IDI.
“Sehingga pentingnya pelibatan langsung instansi di tingkat lokal yang memiliki pemahaman mendalam tentang dinamika politik dan sosial Masyarakat” tambahnya
Hal ini diharapkan dapat menghasilkan data IDI yang lebih akurat dan representatif. Selain itu, Wardi mengusulkan agar forum diskusi serupa dapat dilaksanakan secara rutin sebagai wadah koordinasi dan evaluasi bersama antar pemangku kepentingan dalam memajukan praktik demokrasi di Sulawesi Barat.
Untuk diperlukan kontribusi pemikiran terkait berbagai aspek indikator demokrasi, seperti kebebasan berpendapat, partisipasi politik, dan peran lembaga demokrasi.
Lebih jauh Ia menegaskan komitmennya untuk terus memberikan pelayanan yang optimal di bidang hukum, khususnya layanan AHU, serta memperkuat kolaborasi dengan berbagai stakeholder terkait dalam rangka meningkatkan kualitas layanan di wilayah Sulawesi Barat.
