Mamuju — Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, mendorong pemanfaatan E-LAPKIN (Elektronik Laporan Kinerja) untuk mempercepat pengelolaan dan pelaporan kinerja melalui Sosialisasi Penginputan Aplikasi E-LAPKIN di Aula Pengayoman Kemenkum Sulbar, Kamis (20/8/2026).
Kegiatan yang diikuti jajaran Kemenkum Sulbar tersebut menjadi langkah penguatan pengelolaan kinerja agar lebih cepat, akurat, terukur, dan terdokumentasi. Kehadiran E-LAPKIN sekaligus menjawab kebutuhan pelaporan yang sebelumnya dilakukan melalui pengumpulan dan rekapitulasi data secara manual.
Saefur Rochim mendorong agar pemanfaatan teknologi tidak sekadar mempermudah pekerjaan administratif, tetapi mampu menghasilkan data kinerja yang dapat digunakan untuk monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pengambilan keputusan.
“Pengelolaan kinerja harus didukung dengan data yang valid, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga setiap capaian dapat dipantau dan dievaluasi dengan baik,” ujar Saefur Rochim.
Pengembang E-LAPKIN, Jaka JN Firdiansyah, Penelaah Teknis Kebijakan 3B, menjelaskan bahwa aplikasi tersebut dibangun untuk menghimpun dan mengolah data kinerja dari seluruh unit pengelola Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) secara terintegrasi.
“E-LAPKIN tidak hanya berfungsi sebagai media pengumpulan data, tetapi menjadi instrumen pendukung dalam proses monitoring, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja di lingkungan Kementerian Hukum Sulawesi Barat,” jelas Jaka.
Sebelum E-LAPKIN diterapkan, data capaian dari berbagai unit kerja dan divisi teknis perlu dikumpulkan dan direkapitulasi secara manual. Kondisi tersebut membutuhkan waktu dan tenaga serta berpotensi menimbulkan kesalahan dalam penginputan, penghitungan, maupun penyajian data.
Melalui E-LAPKIN, operator dapat memperbarui data Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, realisasi anggaran, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), serta capaian kinerja lainnya dalam satu sistem.
Data yang telah diperbarui kemudian disajikan melalui Dashboard Ringkasan Kinerja sehingga perkembangan capaian dapat dipantau secara terpusat.
E-LAPKIN juga mendukung penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan menyediakan data kinerja yang valid, terdokumentasi, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Melalui sosialisasi tersebut, Kemenkum Sulbar mendorong seluruh operator untuk melakukan penginputan dan pemutakhiran data secara disiplin dan tepat waktu, sehingga proses pelaporan dan evaluasi kinerja dapat berjalan lebih efektif.
Komentar