MAJENE — Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, mengarahkan pembenahan data Fidusia untuk memperkuat kepastian layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) di Kabupaten Majene. Upaya tersebut dilakukan melalui verifikasi data Fidusia pada Notaris Ardhita Dwiyana, S.H., M.Kn., Jumat (28/8/2026).
Pembenahan berangkat dari temuan ketidaksesuaian informasi pada data pusat. Kanwil Kemenkum Sulbar melakukan pencocokan data dengan informasi dan dokumen pendukung serta menelusuri riwayat pendaftaran untuk memastikan setiap informasi memiliki kesesuaian.
“Data yang tercatat perlu dipastikan akurat dan sesuai dengan dokumen yang sebenarnya,” ujar Saefur Rochim.
Verifikasi tidak berhenti pada pencocokan data. Hasil pemeriksaan menjadi dasar evaluasi untuk memperbaiki informasi yang belum sesuai sekaligus mencegah persoalan administrasi terulang.
Menurut Saefur Rochim, penguatan koordinasi dengan notaris dan pemangku kepentingan menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas layanan AHU di daerah.
“Sinergi diperlukan untuk memperkuat pertukaran informasi dan mempercepat penyelesaian kendala layanan,” kata Saefur.
Kanwil Kemenkum Sulbar juga mendorong penyamaan pemahaman mengenai ketentuan administrasi hukum umum. Langkah tersebut diarahkan agar proses pelayanan berjalan lebih tertib dan responsif.
Pembenahan data Fidusia menjadi bagian dari upaya Kanwil Kemenkum Sulbar memperkuat kualitas layanan AHU sekaligus memberikan kepastian hukum kepada masyarakat di Kabupaten Majene.
Komentar