Mamuju – Dalam upaya memperkuat kesiapsiagaan dan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menghadapi bencana, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat mengutus dua staf untuk mengikuti Pelatihan Rencana Kontijensi Bencana Tahun 2025. Kegiatan berlangsung di Marasa Corner, Mamuju, selama lima hari, mulai 29 September hingga 3 Oktober 2025.
Dua perwakilan dari Bapperida, yakni Awaluddin A (Penelaah Teknis Kebijakan) dan I Ketut Wibawa Bagianadi (Perencana Ahli Pertama), mengikuti pelatihan yang digelar oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sulbar bekerja sama dengan Pusdiklat Penanggulangan Bencana BNPB RI. Ini juga sejalan dengan visi Panca Daya Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakilnya Salim S Mengga.
Kepala BPSDM Sulbar, drg. H. Asran Masdy, membuka secara resmi kegiatan ini. Ia menegaskan bahwa penyusunan rencana kontijensi merupakan langkah proaktif untuk memastikan pemerintah daerah mampu merespons cepat dan terkoordinasi sebelum bencana terjadi.
“Bencana sebelumnya, seperti gempa bumi di Mamuju, telah memperlihatkan adanya celah dalam kesiapsiagaan. Karena itu, dokumen rencana kontingensi sangat penting,” tegasnya.
Pelatihan ini diikuti peserta lintas instansi, mulai dari BPBD, DINSOS, PUPR, DINKES, PERKIM, hingga DP3AP2KB. Materi yang diberikan mencakup konsep dasar Rencana Kontingensi Bencana (RKB), penyusunan aksi darurat, serta integrasi prinsip antikorupsi dalam pengelolaan sumber daya kebencanaan.
Peserta juga menjalani simulasi skenario darurat untuk melatih koordinasi dan pengambilan keputusan dalam situasi krisis.
Salah satu peserta, Awaluddin A dari Bapperida Sulbar, menekankan pentingnya integrasi mitigasi bencana dalam perencanaan pembangunan daerah.
“Tidak hanya soal tanggap darurat, tetapi setiap perencanaan pembangunan harus memperhitungkan potensi risiko bencana. Dengan begitu, pembangunan tetap berjalan meski daerah menghadapi bencana,” jelasnya.
Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, menyambut baik keterlibatan stafnya dalam pelatihan ini. Ia berharap para peserta dapat mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh untuk memperkuat strategi mitigasi di Sulawesi Barat.
“Kami ingin pembangunan daerah tetap berkelanjutan, bahkan dalam kondisi darurat sekalipun,” ujarnya.
Dengan adanya pelatihan ini, ASN Sulbar diharapkan mampu menyusun dokumen rencana kontijensi yang terstruktur, terintegrasi, dan responsif, sehingga mampu menghadapi berbagai potensi bencana dengan lebih siap dan profesional. (Rls)
[30/9, 14.17] null: Rilis 8
Rapat Kerja Pemprov Sulbar: Efisiensi Besar-Besaran, Visi-Misi Disesuaikan*
*Rp330 Miliar Hilang, Sulbar Sulbar Kembali Lakukan Efisiensi Anggaran*
*Dana Pusat Dipangkas Rp330 Miliar, Pemprov Sulbar Bertahan dengan Efisiensi*
Mamuju – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar rapat kerja strategis yang dipimpin langsung oleh Gubernur Sulbar, Suhardi Duka bersama Wakil Gubernur, Salim S Mengga, di Ballroom Andi Depu, Lantai III Kantor Gubernur Sulbar, Selasa, 30 September 2025.
Rapat ini dihadiri seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulbar dan Plh Sekprov, Herdin Ismail.
Dalam rapat tersebut, Gubernur Suhardi Duka menyampaikan keprihatinan atas berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp 330 miliar. Pengurangan ini membuat pemerintah provinsi harus mengambil langkah-langkah efisiensi secara besar-besaran.
“Rapat kerja kita hari ini, yang pertama dilandasi oleh keprihatinan karena kita dikurangi Rp 330 miliar dari dana transfer,” kata Suhardi Duka saat diwawancarai usai rapat.
Meski menghadapi tekanan fiskal, Gubernur Suhardi Duka menegaskan, Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN tetap akan dipertahankan.
“Saya punya pilihan, menjalankan semua visi misi dan menghapus TPP ASN, atau mempertahankan TPP ASN dan sedikit moderat terhadap visi misi saya. Saya memilih mempertahankan TPP ASN,” ujarnya.
Sebagai konsekuensi dari pilihan tersebut, Pemprov Sulbar akan melakukan efisiensi terhadap sejumlah program yang akan diturunkan ke daerah. Gubernur Sulbar, Suhardi Duka juga menyatakan akan berupaya mencari tambahan anggaran dari program-program kementerian yang ada di Jakarta.
“Saya berharap ada tumpahan anggaran dari APBN. Pilihannya maka saya tidak hapus TPP, tapi saya melakukan efisiensi terhadap berbagai program yang akan turun ke daerah dengan berupaya untuk menggantinya dari program yang akan saya ambil dari Jakarta,” ungkap Suhardi Duka.
Sektor Prioritas Tetap Dipertahankan
Meski dalam kondisi keterbatasan anggaran, Pemprov Sulbar tetap mempertahankan penguatan di hampir seluruh sektor penting.
“Hampir semua, infrastruktur, pertanian, perkebunan, perikanan, kesehatan, UMKM, dan beasiswa tetap kita pertahankan. Walaupun peningkatannya tidak besar. Tapi, minimal kita pertahankan apa yang ada sekarang,” tegas Gubernur.
Namun, salah satu pos anggaran yang harus dikurangi adalah dana hibah, termasuk bantuan kepada organisasi kemasyarakatan, dan lembaga non-pemerintah lainnya.
“Hanya hibah memang kita kurangi. Bantuan ke organisasi, bantuan hibah itu tidak bisa kita hindari, harus kita kurangi,” pungkas Suhardi Duka.
Dengan langkah-langkah efisiensi dan strategi penyesuaian program, Pemprov Sulbar berharap tetap mampu menjaga stabilitas pemerintahan dan pelayanan publik, sambil terus menjajaki peluang tambahan pembiayaan dari pemerintah pusat. (Rls)
Komentar