Mamuju, 23 Juni 2025 – Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulawesi Barat, Sunu Tedy Maranto, didampingi oleh Kepala Divisi P3H, John Batara Manikallo memimpin Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mamuju tentang Perubahan RKPD, yang dilaksanakan di ruang Rapat Baharuddin Lopa.
Dalam sambutannya, Kakanwil Sunu Tedy Maranto menekankan bahwa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) harus memperhatikan visi-misi Bupati.
“Dan berorientasi pada pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat umum, serta tidak bertentangan dengan program prioritas nasional” ujar Kakanwil Sunu
Pelaksanaan Harmonisasi itu dihadiri oleh Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapperida) Kabupaten Mamuju, perwakilan Bagian Hukum, para Perancang Peraturan Perundang-undangan, serta Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kanwil Kemenkum Sulbar.
Hasil harmonisasi tersebut menetapkan bahwa Rancangan Peraturan Bupati Mamuju tentang Perubahan RKPD dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.
Selain pelaksanaan harmonisasi, Kakanwil Kemenkum Sulbar, yang diwakili oleh Munawir, Perancang Perundang-undangan Ahli Madya. menghadiri Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur (Repergub) Sulawesi Barat tentang Assessment Center.
Rapat Pembahasan Repergub Sulawesi Barat tentang Assessment Center dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
Rapat ini berfokus pada pembahasan perubahan konsepsi terkait pedoman pelaksanaan Assessment Center, yang mencakup Penilaian Kompetensi, Tes Psikologi, dan Konseling.
Dari dua kegiatan tersebut, Kanwil Kemenkum Sulbar akan terus mendorong pemerintah daerah untuk mematuhi prosedur dan memaksimalkan penggunaan aplikasi e-harmon sebagai sarana utama dalam pelaksanaan harmonisasi.
Peran aktif Kanwil Kemenkum Sulawesi Barat akan terus mendukung pemerintah daerah dalam penyusunan produk hukum yang berkualitas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang optimal.
