Mamuju, 2 April 2026 — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat menggelar rapat pemaparan dan penyusunan Rencana Penarikan Dana (RPD) Triwulan II Tahun 2026 sebagai langkah strategis untuk memastikan optimalisasi pelaksanaan program kerja di triwulan mendatang.
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Seno Aji kemarin tersebut merupakan tindaklanjut arahan Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulbar, Saefur Rochim, dalam rangka percepatan pelaksanaan anggaran.
Dalam rapat tersebut, masing-masing bidang memaparkan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada periode April hingga Juni 2026. Adapun bidang yang terlibat meliputi Administrasi Hukum Umum (AHU), Kekayaan Intelektual (KI), Peraturan Perundang-undangan, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), serta Badan Strategi Kebijakan (BSK).
Kepala Bagian TU dan Umum menekankan pentingnya perencanaan yang matang dan terukur guna mendukung kelancaran pelaksanaan program serta penyerapan anggaran yang optimal.
“Perencanaan yang baik akan menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Setiap bidang harus memastikan bahwa program yang dirancang dapat berjalan tepat waktu, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata terhadap kinerja organisasi,” ujarnya.
Selain pemaparan program, rapat juga membahas berbagai potensi kendala yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan. Hal ini dilakukan sebagai upaya antisipatif agar hambatan yang muncul dapat segera diatasi tanpa mengganggu capaian target.
Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun sinergi yang kuat antarbidang serta tercipta keselarasan dalam pelaksanaan program kerja. Dengan demikian, seluruh kegiatan pada Triwulan II Tahun 2026 dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Hasil dari rapat ini akan menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan lanjutan guna memastikan seluruh rencana kerja dapat diimplementasikan secara optimal dan berkontribusi terhadap peningkatan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat.
Komentar