Mamuju, 6 April 2026 — Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulbar, Saefur Rochim, menyebut bahwa jajarannya akan terus memastikan seluruh program kerja berjalan optimal, terarah, dan selaras dengan target yang telah ditetapkan.
Hal ini sebagai komitmen dalam mendorong peningkatan kinerja organisasi serta menghadirkan pelayanan hukum yang profesional, akuntabel, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Seluruh jajaran harus mampu menyusun langkah strategis yang terukur dan memastikan setiap program berjalan efektif guna mencapai target kinerja Triwulan II,” ujar Saefur di sela-sela kesempatannya.
Terkait dengan itu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat melalui Divisi Pelayanan Hukum menggelar rapat pelaksanaan capaian kinerja Triwulan II sebagai upaya memperkuat perencanaan program dan meningkatkan kualitas layanan hukum kepada masyarakat.
Rapat yang berlangsung di Ruang Baharuddin Lopa tersebut dipimpin oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Hidayat, dan diikuti oleh seluruh jajaran terkait.
Menurut Hidayat, pelaksanaan giat tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan program serta memperkuat koordinasi antarbidang di lingkungan Divisi Pelayanan Hukum.
Hidayat menekankan pentingnya penguatan kinerja pada Bidang Kekayaan Intelektual (KI) melalui peningkatan jumlah permohonan KI sebagai output utama Triwulan II. Ia juga mengingatkan agar penyusunan laporan dilakukan secara rutin, baik mingguan maupun bulanan, dengan penyajian yang informatif melalui infografis.
Selain itu, berbagai agenda strategis juga telah disiapkan dalam rangka memperingati Hari Kekayaan Intelektual Sedunia pada 26 April, seperti sosialisasi KI pada kegiatan car free day di Mamuju, talkshow bersama stakeholder, hingga percepatan pendaftaran merek kolektif, indikasi geografis, serta pencatatan hak cipta.
Tak hanya itu, penguatan ekosistem KI juga dilakukan melalui rencana kolaborasi bersama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, perguruan tinggi, dan BRIDA terkait pengembangan Sentra KI serta kerja sama strategis. Dalam mendukung tahun tematik paten, Sulawesi Barat ditargetkan dapat menghasilkan minimal satu permohonan paten.
Pada Bidang Administrasi Hukum Umum (AHU), penguatan program kerja juga menjadi fokus utama. Hidayat mendorong sinergi kegiatan, termasuk integrasi rapat koordinasi Majelis Pengawas Daerah (MPD) dengan sosialisasi layanan Apostille guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan. Monitoring perkembangan perseroan perorangan juga diminta dilakukan secara berkala hingga mencapai target yang ditetapkan.
Sementara itu, Kepala Bidang Kekayaan Intelektual, Juani, menyampaikan bahwa pelaksanaan peringatan Hari KI Sedunia masih menunggu petunjuk teknis dari pusat. Namun demikian, upaya penguatan pendaftaran merek kolektif dan pembaruan kerja sama dengan perguruan tinggi tetap terus didorong.
Dari sisi pelaksanaan teknis, jajaran juga memberikan sejumlah masukan, di antaranya perlunya penjadwalan tersendiri untuk rapat koordinasi MPD serta penyesuaian prioritas kegiatan pada layanan kewarganegaraan sebelum pelaksanaan Apostille.
Sebagai hasil rapat, disepakati bahwa pelaksanaan program kerja Triwulan II akan diperkuat melalui peningkatan koordinasi, monitoring dan evaluasi, serta optimalisasi capaian kinerja di bidang KI dan AHU. Fokus diarahkan pada peningkatan output layanan, penyusunan laporan yang berkualitas, serta pelaksanaan kegiatan strategis yang berkelanjutan.
Melalui rapat ini, Kanwil Kemenkum Sulbar menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kinerja organisasi serta memberikan pelayanan hukum yang prima kepada masyarakat, sejalan dengan arahan pimpinan dan target pembangunan Zona Integritas.




Komentar