MAMUJU – Kakanwil Kementerian Hukum (Kemenkum) Sulawesi Barat, Saefur Rochim menegaskan komitmennya dalam mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan akuntabel.
“Hal itu merupakan salah satu wujud implementasi pelaksanaan reformasi birokrasi dalam memenuhi standar pelayanan kepada Masyarakat” ujar Kakanwil di sela-sela kesempatannya
Terkait dengan itu, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Hidayat Yasin bersama Kabid Pelayanan AHU, Kabid Pelayanan KI dan sejumlah jajaran menghadiri secara virtual Penyeragaman Standar Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Hukum RI. di Ruang Seno Aji (23/2/2026).
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan kebijakan Reformasi Birokrasi. Tujuannya adalah memastikan seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Hukum, khususnya di Sulawesi Barat, memiliki standar layanan yang transparan, efektif, dan berorientasi sepenuhnya pada kepuasan masyarakat.
Hidayat Yasin, menyatakan bahwa evaluasi dan penyeragaman ini sangat penting untuk menciptakan integritas layanan yang seragam di seluruh Indonesia.
“Masyarakat berhak mendapatkan kualitas layanan yang sama baiknya di mana pun mereka berada. Dengan penyeragaman standar ini, kami memastikan bahwa pelayanan di Sulawesi Barat telah memenuhi prinsip pelayanan prima yang profesional, responsif, dan akuntabel,” ujar Kadiv Yankum usai menghadiri kegiatan itu
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum ini menghadirkan sejumlah narasumber dari Unit Kerja Eselon I, diantaranya Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU), Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), serta Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum, selain itu, juga menghadirkan narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).
Komentar