Mamuju, 10 April 2026 — Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Hidayat Yasin menyebut bahwa jajaran Kanwil Kemenkum Sulbar akan terus memberikan kontribusi dalam pembangunan di Sulawesi Barat.
Hal itud idampaikannya usai menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Ballroom Andi Depu, Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Jumat (10/4).
Menurut Hidayat, salah satu penekanan Kakanwil Kemenkum Sulbar, Saefur Rochim dalam setiap kesempatannya berharap agar kehadiran Kemenkum Sulbar dapat memberi manfaat kepada masyarakat.
“Melalui layanan layanan yang tersedia, diantaranya di bidang AHU dan Layanan di bidang KI” sambungnya yang juga mewakili Kakanwil Kemenkum Sulbar
Kegiatan ini menjadi forum strategis dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan daerah yang selaras dengan prioritas nasional.
Kepala BAPPERIDA Provinsi Sulawesi Barat. Dalam paparannya, disampaikan bahwa forum ini bertujuan untuk menyepakati permasalahan pembangunan daerah, menentukan prioritas pembangunan, serta menyelaraskan program dan kegiatan antara pemerintah kabupaten dan provinsi.
Ketua TP-PKK Provinsi Sulawesi Barat dalam sambutannya menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mendukung pembangunan daerah. Pada kesempatan tersebut juga dilakukan peluncuran program “Menyapa Posyandu” sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.
Rangkaian kegiatan turut diwarnai dengan penyerahan penghargaan kepada pemerintah kabupaten dengan sejumlah kategori, di antaranya pertumbuhan ekonomi tertinggi, tingkat kemiskinan terendah, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tertinggi, serta indeks inovasi daerah terbaik.
Gubernur Sulawesi Barat, Suardi Duka, dalam sambutannya mengungkapkan bahwa pembangunan daerah masih menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya struktur ekonomi yang masih didominasi sektor pertanian sebesar 47,21 persen, tingkat kemiskinan yang mencapai 10,18 persen atau masih di atas rata-rata nasional, serta rendahnya kualitas tenaga kerja yang mayoritas berpendidikan SMP ke bawah.
Selain itu, tingginya prevalensi stunting juga menjadi perhatian serius karena berdampak pada kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, arah pembangunan Sulawesi Barat tahun 2027 difokuskan pada pengembangan hilirisasi komoditas unggulan, peningkatan konektivitas wilayah, penguatan sektor pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan UMKM, serta pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat turut menyampaikan pokok-pokok pikiran DPRD sebagai representasi aspirasi masyarakat dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia memberikan arahan terkait pentingnya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Hal senada juga disampaikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas yang menekankan pentingnya penyelarasan perencanaan pembangunan guna mendukung pencapaian prioritas nasional dan pembangunan berkelanjutan.
Kegiatan Musrenbang kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang melibatkan seluruh peserta guna menghimpun masukan untuk penyempurnaan perencanaan pembangunan daerah.
Musrenbang RKPD 2027 ini diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang lebih terarah, terpadu, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Sulawesi Barat.
Komentar