Mamuju – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sulawesi Barat menegaskan kesiapannya untuk meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada tahun ini. Penegasan ini disampaikan oleh Kakanwil Kemenkum Sulbar, Saefur Rochim, setelah menghadiri agenda workshop persiapan evaluasi Zona Integritas (ZI) yang digelar secara virtual, Senin (20/4).
Hadir mendampingi Kakanwil dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal Kemenkum tersebut antara lain Kadiv Pelayanan Hukum Hidayat Yasin, Kadiv P3H John Batara Manikallo, beserta jajaran Tim Kelompok Kerja (Pokja) Pembangunan ZI di lingkungan Kanwil Sulbar.
Saefur Rochim mengungkapkan bahwa workshop ini menjadi ajang strategis bagi seluruh satuan kerja untuk membedah indikator penilaian secara mendalam. Ia menekankan bahwa fokus utama bukan hanya pada kelengkapan berkas, melainkan pada dampak nyata bagi masyarakat.
”Kami berupaya agar Kanwil Kemenkum Sulbar tidak sekadar menggugurkan kewajiban administratif, tetapi benar-benar bertransformasi menjadi role model dalam pelayanan publik yang bersih, profesional, dan berintegritas,” tegas Saefur.
Menurutnya, transparansi layanan adalah harga mati guna menjamin kepercayaan publik serta memastikan seluruh unit kerja terbebas dari praktik pungutan liar maupun maladministrasi.
Berdasarkan arahan dari Inspektorat Jenderal, terdapat beberapa aspek krusial yang menjadi rapor hijau bagi satuan kerja dalam meraih predikat ZI, di antaranya:
Tuntas Temuan: Kewajiban menindaklanjuti seluruh hasil pengawasan APIP dan BPK hingga 100%.
Nilai SAKIP: Mempertahankan predikat minimal “B” untuk pengusulan WBK dan “BB” bagi WBBM.
Kepatuhan & Integritas: Kedisiplinan pegawai dalam pelaporan LHKPN/LHKASN serta tidak adanya pelanggaran kode etik.
Inovasi Berkelanjutan: Menciptakan terobosan pelayanan yang memberikan solusi konkret atas kebutuhan masyarakat serta mitigasi risiko yang terukur.
Tahapan penilaian oleh Tim Penilai Internal (TPI) dijadwalkan terlaksana mulai 20 April hingga 1 Mei 2026. Dengan persiapan yang matang, jajaran Kanwil Kemenkum Sulbar menyatakan optimisme tinggi dalam melewati proses evaluasi ini demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin akuntabel di tanah Mandar.
Komentar