Mamuju – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, menerima audiensi Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Barat, Suri Handayani, di ruang kerjanya, Kamis (25/6). Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antarinstansi dalam mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang akan dilaksanakan secara nasional.
Dalam kesempatan tersebut, Saefur Rochim menyampaikan bahwa keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada ketersediaan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, pelaksanaan Sensus Ekonomi menjadi agenda penting yang perlu mendapatkan dukungan dari seluruh elemen pemerintah maupun masyarakat.
“Kami menyambut baik pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dan siap memberikan dukungan sesuai kewenangan yang kami miliki. Data statistik yang akurat merupakan dasar penting dalam merancang kebijakan yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Saefur Rochim.
Ia menambahkan bahwa hasil sensus nantinya akan menjadi referensi strategis bagi pemerintah dalam memetakan kondisi ekonomi daerah, mengidentifikasi potensi yang dapat dikembangkan, serta merumuskan kebijakan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.
Lebih lanjut, Saefur Rochim mengajak masyarakat, pelaku usaha, serta seluruh pihak terkait untuk berpartisipasi aktif dalam menyukseskan pelaksanaan sensus dengan memberikan informasi yang benar dan lengkap kepada petugas yang bertugas di lapangan.
“Keberhasilan sensus sangat ditentukan oleh partisipasi masyarakat. Semakin lengkap dan valid data yang dihimpun, semakin besar manfaat yang dapat diperoleh dalam mendukung perencanaan pembangunan di masa mendatang,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Sulawesi Barat, Suri Handayani, menyampaikan apresiasi atas komitmen dan dukungan yang diberikan oleh Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Barat terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi salah satu faktor kunci dalam memastikan pelaksanaan sensus berjalan optimal dan menghasilkan data yang berkualitas. Ia berharap dukungan berbagai instansi pemerintah dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya sensus sebagai instrumen pembangunan.
“Kami berterima kasih atas sambutan dan dukungan yang diberikan. Sinergi antarinstansi sangat dibutuhkan agar pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dapat berjalan lancar dan memberikan hasil yang maksimal bagi pembangunan daerah maupun nasional,” ungkap Suri Handayani.
Ia juga menegaskan bahwa seluruh informasi yang diberikan responden akan dijaga kerahasiaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik. Karena itu, masyarakat diharapkan tidak ragu dalam memberikan data yang dibutuhkan selama proses pendataan berlangsung.
Melalui pertemuan tersebut, Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Barat dan BPS Provinsi Sulawesi Barat sepakat untuk terus memperkuat koordinasi dan kerja sama guna mendukung suksesnya Sensus Ekonomi 2026. Diharapkan hasil sensus nantinya mampu menghadirkan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi ekonomi masyarakat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.
Komentar