Mamuju – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, menegaskan bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi harus terus menjadi perhatian seluruh jajaran sebagai instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.
“Capaian yang telah diraih saat ini merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran. Namun demikian, reformasi birokrasi adalah proses yang berkelanjutan sehingga berbagai catatan dan rekomendasi hasil evaluasi harus menjadi bahan perbaikan untuk meningkatkan kualitas kinerja organisasi ke depan,” ujar Saefur Rochim.
Pernyataan tersebut sejalan dengan pelaksanaan Rapat Capaian Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi (RKTRB) Triwulan II atau B-06 Tahun 2026 yang diikuti jajaran Bagian Tata Usaha dan Umum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat secara virtual, Kamis (25/6).
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum tersebut diikuti oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum beserta jajaran sebagai bagian dari upaya monitoring dan evaluasi pelaksanaan program reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum.
Dalam rapat tersebut disampaikan bahwa capaian verifikasi dan evaluasi pelaksanaan RKTRB Kementerian Hukum secara nasional per 25 Juni 2026 telah mencapai 99 persen. Sementara itu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat berhasil menyelesaikan seluruh proses verifikasi dan evaluasi dengan capaian 100 persen.
Selain itu, Tim Evaluator juga telah menerbitkan Berita Acara Evaluasi sebagai bagian dari tahapan penilaian. Kanwil Kemenkum Sulawesi Barat termasuk salah satu satuan kerja yang telah menuntaskan proses penandatanganan berita acara tersebut sesuai jadwal yang ditetapkan.
Meski demikian, hasil evaluasi masih memuat sejumlah catatan yang perlu menjadi perhatian seluruh satuan kerja sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi pada periode berikutnya.
Saefur Rochim berharap capaian yang diperoleh dapat menjadi motivasi bagi seluruh jajaran untuk terus meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi, memperkuat budaya kerja yang profesional, serta mendorong terciptanya layanan publik yang semakin baik.
“Kami akan terus melakukan penguatan koordinasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi agar seluruh target yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Melalui capaian tersebut, Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Barat menegaskan komitmennya untuk terus mendukung terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, adaptif, dan melayani sesuai arah kebijakan reformasi birokrasi nasional.
Komentar