MAMUJU – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat memperkuat pengendalian pembangunan Zona Integritas (ZI) melalui evaluasi berkala, mitigasi risiko, dan penertiban data dukung capaian kinerja. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi keterlambatan target sekaligus menjaga akuntabilitas pelaksanaan program pada periode B12.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, mengarahkan penguatan tersebut dalam Rapat Pelaksanaan Rencana Aksi dan Target Prioritas Pembangunan Zona Integritas di Aula Pengayoman, Rabu (21/10/2026). Kegiatan ini dihadiri para kepala divisi dan seluruh tim kelompok kerja pembangunan Zona Integritas.
Saefur menekankan pentingnya evaluasi capaian triwulan sebelumnya sebagai dasar menentukan langkah perbaikan. Setiap kelompok kerja perlu mengidentifikasi target yang berpotensi mengalami keterlambatan atau penurunan capaian, kemudian menyiapkan langkah antisipasi agar kendala tidak menghambat pelaksanaan program.
“Evaluasi harus menjadi dasar untuk menentukan langkah perbaikan. Setiap kendala perlu diidentifikasi sejak dini dan disertai langkah mitigasi yang jelas agar pelaksanaan rencana aksi tetap terkendali serta target dapat dipertanggungjawabkan,” demikian rumusan kutipan berdasarkan substansi arahan dalam laporan atensi yang perlu dikonfirmasi sebelum dipublikasikan sebagai pernyataan langsung Saefur.
Penguatan akuntabilitas turut dilakukan melalui rekapitulasi dokumen pendukung sesuai matriks penilaian, monitoring dan evaluasi internal secara berkala, serta penyampaian laporan capaian secara rinci dan tepat waktu. Seluruh komponen kegiatan juga harus terdokumentasi dengan baik untuk memastikan setiap capaian memiliki bukti pendukung yang memadai.
Melalui langkah tersebut, Kemenkum Sulbar mendorong seluruh kelompok kerja menyamakan persepsi dan memperkuat koordinasi lintas bagian serta bidang. Pengendalian yang terarah diharapkan menjaga konsistensi pembangunan Zona Integritas dan mendukung peningkatan kualitas tata kelola organisasi.
Komentar