MAMUJU — Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, mendorong seluruh jajaran memperkuat akuntabilitas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan program kerja menjelang akhir tahun anggaran 2026. Setiap pelaksanaan kegiatan perlu diikuti dengan pertanggungjawaban yang jelas sebagai bagian dari upaya menjaga kinerja organisasi.
Hal itu disampaikannya di sela-sela kesempatannya pada Senin (2/11/2026).
Terkait dengan itu, saat memimpin pelaksanaan apel pagi, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kanwil Kemenkum Sulbar, Kurnia Banani Adam, mengingatkan agar memaknai Triwulan IV bukan sekadar periode penyelesaian pekerjaan, melainkan momentum untuk mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan program. Pesan tersebut disampaikan dalam apel pagi di lapangan kantor, Senin (2/11/2026).
“Triwulan IV bukan akhir dari penyelesaian kegiatan, tetapi merupakan awal dari pertanggungjawaban. Karena itu, setiap pekerjaan yang telah dilaksanakan harus dapat dipertanggungjawabkan melalui laporan dan bukti dukung yang sesuai,” ujar Kurnia.
Ia menekankan bahwa keberhasilan pelaksanaan program tidak hanya dilihat dari kegiatan yang telah terlaksana, tetapi juga dari kejelasan hasil, kelengkapan administrasi, serta kesesuaian laporan dengan pelaksanaan di lapangan. Setiap jajaran diharapkan memastikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya terdokumentasi dengan baik.
Kurnia juga mengajak seluruh pegawai menjaga komitmen dan kedisiplinan dalam menyelesaikan tugas. Koordinasi antarbagian diperlukan agar proses penyelesaian kegiatan dan penyusunan pertanggungjawaban tidak mengalami kendala menjelang penutupan tahun anggaran.
Apel pagi tersebut menjadi pengingat bagi seluruh jajaran Kanwil Kemenkum Sulbar untuk menjaga kesinambungan kinerja hingga akhir tahun. Muh. Wahyu Afriadam, Analis Anggaran Ahli Muda, bertugas sebagai komandan apel.
Komentar