Makassar, 6 Desember 2025 – Kakanwil Kemenkum Sulawesi Barat, Sunu Tedy Maranto, bersama Kadiv Yankum Hidayat dan Kabagtum Ramli melaksanakan koordinasi di BHP Makassar pada 5 Desember Kemarin.
Koordinasi yang dilakukan oleh Kakanwil dan jajarannya dalam rangka penguatan tugas dan fungsi layanan hukum di wilayah Sulbar.
Dalam koordinasi tersebut dibahas penguatan layanan teknis BHP, termasuk urusan perwalian, pengampuan, pengelolaan harta peninggalan, serta penyelarasan prosedur layanan sesuai regulasi yang berlaku.
Kakanwil menegaskan pentingnya sinergitas antar instansi diantaranya BHO
“BHP Makassar memiliki wilayah kerja hingga Provinsi Sulawesi Barat sehingga diperlukan kolaborasi yang lebih intens dan terstruktur.” lanjutnya
Balai Harta Peninggalan yang merupakan UPT di bawah Ditjen Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) memiliki mandat teknis terkait pengelolaan harta peninggalan, sumpah wali, dan tindak lanjut penetapan pengadilan.
Koordinasi ini membahas lebih mendalam mengenai penyelarasan mekanisme pencatatan dan penetapan pengadilan, kebutuhan peningkatan sistem pelaporan berkala serta evaluasi proses sumpah wali yang pernah dilaksanakan BHP, khususnya untuk kasus yang terjadi di wilayah Sulawesi Barat.
Dalam pertemuan itu menghasilkan komitmen peningkatan kualitas layanan, penyelarasan mekanisme pelaporan, dan penguatan kerja sama Kanwil Sulbar–BHP Makassar sebagai upaya memastikan layanan hukum berjalan profesional, akuntabel, dan sesuai standar Ditjen AHU.
