Mamuju, 20 April 2026 – Kakanwil Kemenkum Sulbar, Saefur Rochim bersama jajarannya berkomitmen meraih predikat WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) .
Hal itu disampaikannya usai menghadiri Workshop Persiapan Evaluasi Zona Integritas menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Tahun 2026 yang diselenggarakan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum secara virtual melalui Zoom Meeting, Senin (20/4). Pelaksanaan kegiatan itu juga dihadiri oleh Kadiv Yankum Hidayat Yasin, Kadiv P3H John Batara Manikallo bersama sejumlah pejabat dan Tim Kelompok Kerja Pembangunan Zona Integritas Kanwil Kemenkum Sulbar.
Menurut Saefur keikutsertaannya menjadi langkah strategis untuk memperkuat kesiapan satuan kerja menghadapi proses evaluasi pembangunan Zona Integritas.
“Melalui kegiatan ini, kami memastikan seluruh jajaran memahami indikator penilaian sekaligus memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pelayanan publik,” ujar Saefur Rochim.
Saefur Rochim menilai, jajarannya akan terus meningkatkan kualitas reformasi birokrasi secara berkelanjutan.
“Kami ingin satuan kerja di Sulawesi Barat tidak hanya memenuhi syarat administratif, tetapi juga benar-benar menjadi role model dalam pelayanan publik yang profesional dan berintegritas,” lanjutnya.
Ia juga menegaskan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat dengan memastikan seluruh layanan berjalan transparan serta bebas dari praktik mal-administrasi.
Dalam arahannya, Inspektur Jenderal Kementerian Hukum menegaskan bahwa pembangunan Zona Integritas bukan semata mengejar predikat, tetapi menjadi langkah nyata dalam membangun birokrasi yang bersih, profesional, dan dipercaya masyarakat.
Sejumlah poin krusial dalam evaluasi satuan kerja menuju predikat WBK/WBBM. Di antaranya memastikan tindak lanjut hasil pengawasan APIP/BPK selesai 100 persen, capaian evaluasi SAKIP minimal predikat “B” untuk WBK dan “BB” untuk WBBM, kepatuhan penyampaian LHKPN/LHKASN, kualitas implementasi komponen pengungkit, serta inovasi pelayanan publik yang berkelanjutan.
Selain itu, satuan kerja juga didorong menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, menerapkan manajemen risiko sesuai ketentuan, menjaga integritas agar tidak terlibat kasus maladministrasi, serta menjadi role model bagi unit kerja lain yang sedang berproses menuju Zona Integritas.
Adapun pelaksanaan Evaluasi Zona Integritas oleh Tim Penilai Internal dijadwalkan berlangsung mulai 20 April hingga 1 Mei 2026. Kanwil Kemenkum Sulbar menyatakan siap mengikuti seluruh tahapan evaluasi dengan optimal sebagai bagian dari komitmen membangun birokrasi yang semakin baik.
Komentar