Mamuju Tengah, – Transparansi dan perbaikan tata kelola keuangan negara terus diupayakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Dalam kegiatan Apresiasi Pengelolaan Cashless dan Optimalisasi Pendapatan Negara melalui PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang diadakan pada bulan lalu.
Pelaksana Tugas Kepala Subbagian Tata Usaha (PLT Kasubag TU) Kantor Pertanahahan Kabupaten Mamuju Tengah, Asriani M. Bakri, menyebut dalam tiga tahun terakhir, pengelolaan kas kementerian sudah menggunakan Cash Management System.
“Ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat tata kelola keuangan negara, menerapkan transaksi digital secara real time, mampu meminimalkan praktik korupsi dan mempermudah pengawasan oleh pimpinan dan auditor secara akuntabel dan berintegritas,” ujar Asriani M. Bakri.
CMS sendiri merupakan sistem yang menyediakan informasi saldo, transfer antar rekening, pembayaran penerimaan negara dan utilitas, hingga fasilitas-fasilitas lain dalam pelaksanaan transaksi perbankan secara real time online. Ketentuan penggunaan CMS ini berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 183 Tahun 2019 perihal Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga.
Asriani M. Bakri menjelaskan, peraturan ini mendorong bendahara satuan kerja (Satker) ATR/BPN salah satunya di Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju Tengah untuk memanfaatkan sistem pembayaran/penyetoran nontunai (cashless).
Dengan penggunaan CMS, ditargetkan bisa memitigasi risiko penyimpangan dalam pengelolaan kas negara.
“Secara keseluruhan, pengelolaan penggunaan CMS telah menunjukkan peningkatan yang signifikan dari waktu ke waktu. Harapannya di tahun 2026 capaian penggunaan transaksi menggunakan CMS dapat ditingkatkan di Kantahkab Mateng secara optimal. Apalagi pada 2025 Kementerian ATR/BPN telah meraih peringkat 1 untuk kategori penggunaan CMS K/L dengan jumlah virtual account lebih dari 500 rekening,” ujar Asriani M. Bakri.
Pada kesempatan ini, Ia juga menjelaskan bahwa optimalisasi CMS menjadi salah satu strategi implementasi non tunai secara menyeluruh yang bisa meningkatkan PNBP sebagai salah satu kontribusi kepada negara.
“Kegiatan pengelolaan CMS ini ditujukan untuk memitigasi potensi temuan BPK berulang, pengelolaan APBN dan PNBP juga sebagai upaya peningkatan kepatuhan terhadap regulasi penggunaan pembayaran non tunai,” ujar Asriani M. Bakri.
Dukung kami mewujudkan Zona Integritas menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani).
#KantahKabMamujuTengah
#AtrBpnKiniLebihBaik
#MajudanModern
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MenujuPelayananKelasDunia
#SertipikatElektronik
#LayananPertanahan
#SetiapKitaAdalahHumas
Humas Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju Tengah
Komentar