Mamuju – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, menegaskan bahwa Analis Kebijakan memiliki peran penting dalam mendorong lahirnya kebijakan publik yang adaptif, tepat sasaran, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan kapasitas dan kompetensi Analis Kebijakan perlu terus dilakukan agar mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berkualitas dan berbasis bukti.
Hal tersebut disampaikan Saefur Rochim menanggapi pelaksanaan kegiatan Policy Talks bertema “Penguatan Analis Kebijakan sebagai Inisiator Kebijakan Daerah yang Adaptif, Presisi, dan Inovatif di Provinsi Bali” yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali dan diikuti secara virtual oleh Kadiv P3H John Batara Manikallo bersama sejumlah jajaran Kanwil Kemenkum Sulawesi Barat melalui siaran langsung YouTube, Kamis (4/6/2026).
Kegiatan tersebut bertujuan memperkuat kapasitas para Analis Kebijakan, khususnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Bali, agar mampu merumuskan kebijakan daerah yang lebih responsif terhadap dinamika pembangunan, kebutuhan masyarakat, serta berbagai tantangan yang berkembang di daerah.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut.
Ia berharap forum Policy Talks dapat menjadi sarana berbagi pengalaman, bertukar gagasan, dan memperluas wawasan para Analis Kebijakan dalam menghasilkan kebijakan publik yang lebih efektif dan bermanfaat bagi masyarakat.
Pada sesi materi, Analis Kebijakan Ahli Madya Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Dewi Oktaviani, menjelaskan bahwa proses analisis kebijakan dilakukan melalui sejumlah tahapan, mulai dari identifikasi masalah kebijakan, penyusunan tujuan, pengembangan alternatif kebijakan, hingga analisis implementasi dan evaluasi kebijakan yang telah dijalankan.
Menurut Dewi, keberhasilan sebuah kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas perumusannya, tetapi juga oleh kemampuan membangun kolaborasi dengan berbagai pihak. Karena itu, Analis Kebijakan perlu menjalin sinergi dengan berbagai jabatan dan unit kerja agar proses penyusunan kebijakan dapat berlangsung secara komprehensif dan menghasilkan solusi yang tepat.
Sementara itu, Akademisi Universitas Udayana, Komang Adi Sastra Wijaya, menyoroti pentingnya penyusunan policy brief yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat. Ia menekankan bahwa dokumen kebijakan tidak boleh hanya berfokus pada aspek administratif, melainkan harus memberikan nilai manfaat yang nyata serta mengedepankan prinsip keadilan dalam setiap rekomendasi yang dihasilkan.
Menurutnya, policy brief yang berkualitas harus mampu menjembatani kebutuhan masyarakat dengan tujuan pembangunan, sehingga kebijakan yang diambil oleh pemerintah dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan.
Melalui kegiatan tersebut, Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Barat berharap para Analis Kebijakan semakin memahami peran strategisnya sebagai inisiator perubahan dan penggerak lahirnya kebijakan yang inovatif. Dengan kapasitas yang terus meningkat, Analis Kebijakan diharapkan mampu mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Komentar