Mamuju – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, menegaskan bahwa integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan dipercaya masyarakat. Menurutnya, setiap aparatur harus terus menjaga komitmen untuk memberikan pelayanan yang transparan, responsif, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Saefur Rochim usai mengikuti Pertemuan Konsolidasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan terkait Penguatan Pelayanan Publik yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting, Senin (8/6).
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan tersebut diikuti oleh jajaran kementerian dan lembaga di bawah koordinasinya. Dari Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Barat, kegiatan diikuti langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Saefur Rochim, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum John Batara Manikallo, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Hidayat, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Muh. Tahir, serta jajaran pegawai lainnya.
Pertemuan konsolidasi ini menjadi forum strategis untuk memperkuat komitmen aparatur dalam menjaga integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik. Selain itu, kegiatan tersebut juga dimanfaatkan untuk menyampaikan berbagai arahan kebijakan guna memastikan kualitas pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga di tengah dinamika dan tantangan yang dihadapi organisasi.
Dalam arahannya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pegawai yang selama ini menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, kejujuran, dan kehati-hatian. Ia menegaskan bahwa proses hukum yang tengah berlangsung terhadap sejumlah oknum terkait dugaan penyimpangan layanan keimigrasian tidak boleh mengurangi penghargaan terhadap mayoritas aparatur yang telah bekerja secara profesional dan berintegritas.
Menteri Koordinator juga mengingatkan seluruh jajaran untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah. Aparatur diminta menjaga sikap profesional dan tidak menyampaikan pernyataan yang berpotensi memengaruhi proses penegakan hukum maupun menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.
Pada sesi pembahasan pelayanan publik, ditekankan bahwa seluruh unit kerja yang bergerak di bidang hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan pemasyarakatan memiliki peran yang sangat strategis karena berkaitan langsung dengan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat. Oleh sebab itu, setiap layanan harus dilaksanakan secara profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik.
Pertemuan tersebut juga menyoroti pentingnya mencegah berbagai praktik yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan, termasuk penggunaan perantara informal, pemberian imbalan di luar ketentuan, maupun mekanisme layanan yang tidak transparan. Seluruh unit kerja diminta memastikan bahwa biaya, persyaratan, standar waktu pelayanan, dan dasar hukum layanan dapat diakses masyarakat secara terbuka dan mudah dipahami.
Selain penguatan integritas aparatur, pimpinan juga menekankan pentingnya penyempurnaan sistem pelayanan secara berkelanjutan melalui optimalisasi layanan digital, peningkatan keterlacakan proses pelayanan, keterbukaan informasi layanan, serta penguatan mekanisme pengaduan masyarakat. Langkah tersebut dinilai penting untuk mendukung terwujudnya pelayanan publik yang efektif, akuntabel, dan terpercaya.
Saefur Rochim menyatakan bahwa arahan yang disampaikan dalam pertemuan konsolidasi tersebut akan menjadi pedoman bagi jajaran Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Barat dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, penguatan pengawasan internal, peningkatan pemanfaatan teknologi informasi, serta pembinaan integritas aparatur akan terus dioptimalkan guna mendukung terciptanya birokrasi yang bersih, profesional, dan melayani.
Melalui kegiatan ini, Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Barat berkomitmen untuk terus memperkuat budaya kerja yang berintegritas, meningkatkan kualitas layanan publik, serta menghadirkan berbagai inovasi yang mampu memberikan kemudahan, kepastian, dan kepuasan bagi masyarakat dalam memperoleh layanan hukum.
Komentar