Mamuju, 23 Juni 2026 – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, menegaskan bahwa penyusunan karakteristik kantor wilayah menjadi langkah penting dalam mendukung perumusan kebijakan organisasi yang lebih tepat sasaran, termasuk dalam aspek pengembangan sumber daya manusia, penguatan kelembagaan, dan pengalokasian sumber daya.
“Data karakteristik wilayah dan beban kerja yang akurat akan menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan yang lebih efektif. Dengan demikian, kebutuhan organisasi dapat dipetakan secara objektif sehingga mendukung peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat,” ujar Saefur Rochim.
Pernyataan tersebut disampaikan seiring keikutsertaan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat dalam kegiatan Wawancara Validasi Data dan Informasi Penyusunan Karakteristik Kantor Wilayah yang diselenggarakan oleh Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum secara daring melalui Zoom Meeting, Selasa (23/6).
Kegiatan tersebut diikuti oleh Tim Biro SDM Sekretariat Jenderal, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, serta sejumlah pejabat fungsional di lingkungan Kanwil Kemenkum Sulawesi Barat. Wawancara dilakukan untuk memastikan validitas data dan informasi yang telah disampaikan oleh kantor wilayah sebagai bahan penyusunan karakteristik satuan kerja di daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Kanwil Kemenkum Sulawesi Barat menyampaikan berbagai data strategis yang menggambarkan kondisi organisasi, capaian kinerja, serta beban kerja yang dihadapi. Salah satu indikator yang menjadi perhatian adalah tingginya jumlah layanan Kekayaan Intelektual, khususnya layanan hak cipta, yang mencapai 427 layanan sepanjang tahun 2025.
Selain itu, capaian realisasi anggaran sebesar 99,44 persen turut menjadi gambaran efektivitas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program kerja di lingkungan Kanwil Kemenkum Sulbar. Capaian tersebut menunjukkan komitmen organisasi dalam mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi secara maksimal.
Dari sisi sumber daya manusia, Kanwil Kemenkum Sulbar saat ini didukung oleh 68 pegawai yang menjalankan berbagai fungsi pelayanan dan pembinaan hukum. Jumlah tersebut dinilai perlu terus dioptimalkan seiring dengan berkembangnya tugas dan meningkatnya kebutuhan layanan kepada masyarakat.
Melalui proses validasi ini, data karakteristik wilayah, kapasitas organisasi, serta beban kerja yang dimiliki Kanwil Kemenkum Sulbar diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pengembangan organisasi dan SDM yang lebih adaptif serta sesuai dengan kebutuhan riil di daerah.
Kanwil Kemenkum Sulawesi Barat menyambut baik pelaksanaan kegiatan tersebut sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola organisasi yang lebih efektif, profesional, dan responsif dalam mendukung pelaksanaan tugas Kementerian Hukum di daerah.
Komentar