Majene, 24 Juni 2026 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat terus memperkuat kolaborasi dengan perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan akses keadilan dan kualitas layanan hukum bagi masyarakat. Hal tersebut ditunjukkan melalui kunjungan kerja yang dilaksanakan di Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar), Kabupaten Majene.
Kunjungan yang dipimpin jajaran Kanwil Kemenkum Sulbar tersebut membahas koordinasi pembekalan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) untuk mendukung operasional Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan sekaligus pembinaan anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) Unsulbar.
Dalam pertemuan tersebut, pihak rektorat Unsulbar menyambut baik rencana kolaborasi penempatan mahasiswa KKN pada Posbankum Desa/Kelurahan di berbagai wilayah Sulawesi Barat. Melalui program ini, mahasiswa akan mendapatkan pembekalan hukum praktis dan keterampilan paralegal sehingga mampu membantu administrasi serta sosialisasi layanan bantuan hukum gratis kepada masyarakat di tingkat desa.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, menegaskan bahwa keterlibatan perguruan tinggi merupakan langkah strategis dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan hukum.
“Sinergi antara Kanwil Kemenkum Sulbar dan Universitas Sulawesi Barat merupakan upaya bersama untuk mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat. Mahasiswa dapat menjadi agen edukasi hukum di desa sekaligus mendukung keberhasilan program Posbankum Desa/Kelurahan,” ujar Saefur Rochim.
Selain membahas program Posbankum Desa, tim Kanwil Kemenkum Sulbar juga memberikan pembinaan teknis kepada pengelola JDIH Unsulbar. Pembinaan tersebut mencakup evaluasi standar pengolahan dan penataan dokumen hukum, peningkatan integrasi website JDIH Unsulbar dengan portal JDIHN pusat, serta asistensi digitalisasi dokumen hukum guna meningkatkan aksesibilitas informasi hukum bagi akademisi dan masyarakat.
Saefur Rochim menambahkan bahwa penguatan JDIH menjadi bagian penting dalam mewujudkan layanan informasi hukum yang mudah diakses, akurat, dan terintegrasi secara nasional.
“Melalui pembinaan ini, kami berharap pengelolaan JDIH Unsulbar semakin optimal sehingga dapat menjadi sumber informasi hukum yang berkualitas bagi civitas akademika maupun masyarakat luas,” tambahnya.
Pada kesempatan tersebut, pihak rektorat Unsulbar juga menyatakan komitmennya untuk mempercepat perbaikan tata kelola JDIH universitas agar semakin informatif serta mendukung pelaksanaan program KKN tematik yang terintegrasi dengan Posbankum Desa.
Kegiatan berlangsung dengan aman, tertib, dan produktif. Selain memperkuat koordinasi pelaksanaan KKN tematik, pembinaan JDIHN juga berhasil memetakan sejumlah kebutuhan teknis pengelolaan dokumentasi hukum yang akan ditindaklanjuti melalui koordinasi dan pendampingan berkelanjutan.
Melalui sinergi antara Kanwil Kemenkum Sulbar dan Unsulbar, diharapkan akses masyarakat terhadap layanan bantuan hukum dan informasi hukum yang berkualitas semakin meningkat, sekaligus mendukung terwujudnya budaya sadar hukum di Sulawesi Barat.
Komentar