MAMUJU – Peringatan Hari Pengayoman ke-81 Tahun 2026 dimanfaatkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat untuk semakin mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Melalui Pameran Pelayanan Publik yang digelar di kawasan Arteri Mamuju, Minggu (9/8), masyarakat dapat mengenal sekaligus memperoleh informasi secara langsung mengenai berbagai layanan Kementerian Hukum.
Kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Pengayoman ke-81 tersebut dikemas sebagai ruang interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Tidak hanya menyampaikan informasi, jajaran Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Barat juga membuka ruang konsultasi dan edukasi agar masyarakat dapat memahami layanan hukum yang tersedia serta mekanisme untuk mengaksesnya.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, mengatakan bahwa kehadiran pelayanan di ruang publik merupakan bagian dari komitmen untuk memastikan layanan hukum semakin mudah dijangkau masyarakat.
“Pameran ini menjadi kesempatan bagi kami untuk hadir langsung di tengah masyarakat. Kami ingin masyarakat mengetahui berbagai layanan yang tersedia sekaligus dapat menyampaikan pertanyaan, kebutuhan, maupun masukan secara langsung kepada jajaran Kementerian Hukum,” ujar Saefur.
Ia menjelaskan, pelayanan hukum memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekadar proses administrasi. Kehadiran pemerintah melalui layanan hukum harus mampu memberikan kepastian, perlindungan, dan kemudahan bagi masyarakat.
“Orientasi kita adalah memberikan manfaat. Karena itu, peningkatan kualitas pelayanan harus berjalan bersama dengan penguatan kompetensi SDM dan pemanfaatan teknologi. Dengan dukungan digitalisasi, pelayanan diharapkan menjadi lebih efektif, transparan, cepat, dan mudah diakses,” jelasnya.
Hari Pengayoman ke-81 Tahun 2026 mengangkat tema “Transformasi Digital untuk Pelayanan Hukum yang Mengayomi dan Berdampak.” Tema tersebut menjadi pijakan bagi jajaran Kementerian Hukum untuk terus melakukan pembaruan dalam penyelenggaraan pelayanan, termasuk melalui optimalisasi teknologi digital.
Menurut Saefur, transformasi digital harus ditempatkan sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan bukan sekadar mengikuti perkembangan teknologi.
“Digitalisasi harus memberikan jawaban atas kebutuhan masyarakat. Kita ingin teknologi menjadi sarana yang membuat pelayanan hukum semakin sederhana, cepat, terbuka, dan memberikan dampak. Jadi, keberhasilan transformasi bukan hanya diukur dari sistem yang dibangun, tetapi dari manfaat yang dirasakan masyarakat,” katanya.
Dalam pameran tersebut, Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Barat menghadirkan berbagai informasi dan layanan yang berada dalam ruang lingkup tugas dan fungsi Kementerian Hukum.
Pada sektor Kekayaan Intelektual, masyarakat dapat memperoleh informasi dan konsultasi mengenai pendaftaran maupun perlindungan merek, paten, hak cipta, desain industri, rahasia dagang, indikasi geografis, hingga desain tata letak sirkuit terpadu.
Sementara pada bidang Administrasi Hukum Umum (AHU), masyarakat mendapatkan informasi mengenai sejumlah layanan, termasuk Perseroan Perorangan, kewarganegaraan, apostille, serta layanan yang berkaitan dengan kenotariatan.
Layanan lainnya juga mencakup bidang Penyuluhan, Pembentukan, dan Penegakan Hukum (PPPH). Masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai bantuan dan konsultasi hukum, penyuluhan hukum, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), literasi hukum, hingga mekanisme partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
Saefur berharap interaksi langsung melalui pameran tersebut dapat menjadi bagian dari upaya membangun pelayanan publik yang semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Momentum ini jangan hanya kita maknai sebagai rangkaian kegiatan Hari Pengayoman. Yang lebih penting adalah bagaimana komunikasi dengan masyarakat terus terbangun. Silakan manfaatkan ruang ini untuk bertanya dan berkonsultasi, sehingga masyarakat semakin mengetahui haknya, memahami kebutuhan hukumnya, dan mengetahui layanan yang dapat diakses ketika membutuhkan,” pungkasnya.
Antusiasme masyarakat terlihat selama kegiatan berlangsung. Kehadiran berbagai layanan dalam satu lokasi memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi hukum secara lebih praktis sekaligus berinteraksi langsung dengan petugas pelayanan.
Melalui Pameran Pelayanan Publik tersebut, Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Barat menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan pelayanan yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Semangat transformasi digital diharapkan berjalan beriringan dengan pendekatan pelayanan yang humanis, sehingga layanan hukum tidak hanya semakin modern, tetapi juga semakin dekat, mudah diakses, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Sulawesi Barat.
Komentar