Mamuju – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, menegaskan bahwa rekonsiliasi dan pemutakhiran data laporan keuangan serta Barang Milik Negara (BMN) merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurutnya, kualitas data keuangan dan BMN yang akurat menjadi fondasi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah yang andal serta mendukung terciptanya pengelolaan aset negara yang optimal.
Hal itu disampaikan menanggapi keikutsertaan Tim Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat mengikuti Pembukaan Kegiatan Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara Kementerian Hukum Semester I Tahun 2026 Tingkat Satuan Kerja dan Kantor Wilayah secara virtual dari Ruang Rapat Seno Adji, Kanwil Kemenkum Sulawesi Barat, Rabu (1/7).
Kegiatan tersebut secara resmi dibuka oleh Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum. Pembukaan kegiatan menjadi awal pelaksanaan proses rekonsiliasi dan pemutakhiran data laporan keuangan serta Barang Milik Negara Semester I Tahun 2026 yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja dan kantor wilayah di lingkungan Kementerian Hukum.
Tim Keuangan Kanwil Kemenkum Sulawesi Barat mengikuti seluruh rangkaian sesi pembukaan secara tertib dan aktif sebagai bentuk kesiapan dalam mendukung pelaksanaan rekonsiliasi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.
Sebagai tindak lanjut, Kanwil Kemenkum Sulawesi Barat akan segera melaksanakan rekonsiliasi dan pemutakhiran data Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara Semester I Tahun 2026 sesuai arahan serta jadwal yang ditetapkan oleh Biro Keuangan dan Biro Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum. Langkah tersebut diharapkan dapat menghasilkan laporan keuangan dan data BMN yang valid, akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Sulawesi Barat terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara dan aset negara yang profesional, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik.
Komentar