Mamuju, 27 Juli 2026 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat mengikuti kegiatan Evaluasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian Hukum Semester I Tahun Anggaran 2026 secara virtual melalui Zoom Meeting dari Ruang Rapat Seno Adji, Senin (27/7).
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, menegaskan bahwa evaluasi IKPA merupakan momentum penting untuk memastikan pengelolaan anggaran berjalan secara efektif, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, seluruh jajaran Kanwil Kemenkum Sulbar berkomitmen meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran agar target kinerja organisasi dapat tercapai secara optimal.
“Kami akan terus melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap pelaksanaan anggaran, termasuk meningkatkan kesesuaian antara Rencana Penarikan Dana dengan realisasi anggaran. Langkah ini penting untuk menjaga kualitas pengelolaan keuangan negara sekaligus mendukung pencapaian target kinerja Kementerian Hukum,” ujar Saefur Rochim.
Kegiatan diawali dengan arahan Kepala Biro Keuangan Kementerian Hukum, Sri Yusfini Yusuf, kemudian dilanjutkan pemaparan materi oleh narasumber dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kukuh Setiawan dan Daniel T.M. Manurung. Evaluasi tersebut bertujuan memantau capaian IKPA Semester I Tahun Anggaran 2026, mengidentifikasi berbagai kendala pelaksanaan anggaran, serta menyusun langkah strategis untuk meningkatkan kinerja pada semester berikutnya.
Dalam pemaparan disampaikan bahwa hingga 22 Juli 2026, pagu anggaran Kementerian Hukum sebesar Rp3,83 triliun telah terealisasi Rp1,78 triliun atau 38,32 persen. Realisasi belanja barang mencapai 39,23 persen, sedangkan belanja modal sebesar 27,23 persen. Selain itu, masih terdapat blokir anggaran senilai Rp229,1 juta pada unit AHU, DJKI, dan BPSDM yang perlu segera ditindaklanjuti.
Secara umum, nilai IKPA Kementerian Hukum Semester I Tahun Anggaran 2026 mencapai 96,41 dengan kategori sangat baik. Meski demikian, terdapat dua indikator yang masih memerlukan perhatian, yakni Deviasi Halaman III DIPA dan Penyerapan Anggaran. Kedua indikator tersebut menunjukkan masih adanya perbedaan antara Rencana Penarikan Dana (RPD) dengan realisasi pelaksanaan anggaran.
Narasumber dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan menekankan pentingnya peningkatan kualitas perencanaan anggaran, ketepatan pelaksanaan, serta pencapaian manfaat dari setiap output melalui prinsip spending better. Seluruh satuan kerja juga diharapkan terus mengawal pelaksanaan anggaran agar pencairan dana sesuai dengan rencana yang telah disusun.
Sebagai tindak lanjut, Kementerian Hukum akan melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran pada seluruh satuan kerja secara hibrida pada 27–31 Juli 2026. Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Barat dijadwalkan mengikuti sesi evaluasi khusus pada Selasa, 28 Juli 2026.
Menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut, Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Barat akan melakukan langkah-langkah perbaikan, antara lain meningkatkan kesesuaian antara RPD dan realisasi anggaran guna menekan deviasi Halaman III DIPA, mengoptimalkan penyerapan anggaran, serta berkoordinasi dengan unit terkait untuk mempercepat penyelesaian blokir anggaran sehingga pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif dan sesuai target.
Komentar