MAMUJU — Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, menegaskan komitmen Kantor Wilayah memperkuat sinergi dengan Balai Harta Peninggalan (BHP) Makassar agar layanan dan kewenangan BHP semakin dikenal serta dapat dimanfaatkan masyarakat di Sulawesi Barat.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui fasilitasi proses pengakhiran perwalian oleh Tim BHP Makassar di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Kamis (10/9/2026).
Saefur menyampaikan bahwa keberadaan BHP memiliki fungsi pelayanan hukum yang perlu terus diperkenalkan kepada masyarakat. Koordinasi antara Kanwil dan BHP Makassar menjadi bagian penting untuk mendukung pelaksanaan layanan BHP di wilayah Sulawesi Barat.
“Sinergi dengan BHP Makassar perlu terus diperkuat agar pelaksanaan layanan dan kewenangan BHP di Sulawesi Barat dapat difasilitasi dengan baik serta semakin dikenal masyarakat,” ujar Saefur.
Selain memfasilitasi kegiatan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat juga akan mendukung penyebarluasan informasi dan edukasi kepada masyarakat serta instansi terkait mengenai layanan dan kewenangan BHP.
Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Hidayat, menyampaikan bahwa penguatan koordinasi tersebut menjadi bagian dari upaya mendekatkan informasi layanan BHP kepada masyarakat.
“Koordinasi dengan BHP Makassar akan terus kami perkuat, termasuk dalam memperkenalkan layanan dan kewenangan BHP kepada masyarakat di Sulawesi Barat,” ujar Hidayat.
Dalam kegiatan tersebut, Tim BHP Makassar yang terdiri atas Malika bersama jajaran melaksanakan proses pengakhiran perwalian terhadap wali atas nama Yudi B. Sirari.
Proses dilakukan setelah persyaratan dan dokumen yang berkaitan dengan status perwalian dipenuhi dan diperiksa. Pengakhiran perwalian kemudian dituangkan dalam dokumen resmi yang ditandatangani pihak-pihak yang berkepentingan sesuai kedudukan dan kewenangannya.
Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat turut mendukung kegiatan melalui koordinasi dan fasilitasi bersama BHP Makassar.
Ke depan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat akan terus memfasilitasi kegiatan BHP di wilayah Sulawesi Barat, sekaligus memperluas edukasi mengenai layanan dan kewenangan BHP agar masyarakat mengetahui serta dapat memanfaatkannya sesuai kebutuhan.
Komentar