MAMUJU, Kabarsulbar.com – Keluhan warga Kota Mamuju terkait ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) kembali mencuat setelah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di semua SPBU di kota Mamuju kehabisan stok Pertalite maupun Pertamax sejak sore hari. Kondisi ini memaksa ratusan pengendara harus pulang dengan tangki kosong atau rela antre hingga malam demi mendapatkan jatah BBM non-subsidi yang harganya jauh lebih mahal. Insiden ini memicu pertanyaan besar di tengah masyarakat: ada apa sebenarnya dengan kinerja distribusi Pertamina Patra Niaga di wilayah Sulawesi Barat?
Pantauan di lapangan pada Selasa (22/9/2026) sore menunjukkan papan informasi “Pertalite & Pertamax Habis” terpampang jelas di depan pompa bensin.
” Dari siang saya tunggu, katanya sebentar lagi datang. Eh, sorenya malah tutup total. Mau kerja besok pakai apa? Ini bukan kali pertama terjadi,” ujar seorang ojek online yang tampak frustrasi sambil menendang ban motornya.
Warga lain menambahkan bahwa ketiadaan dua jenis BBM sekaligus dalam satu waktu sangat tidak wajar dan mencerminkan buruknya manajemen logistik.
Kondisi ini bertolak belakang dengan klaim resmi dari PT Pertamina Patra Niaga yang sebelumnya menyatakan bahwa pasokan BBM bersubsidi dan non-subsidi di seluruh wilayah operasionalnya aman dan lancar. Namun, realitas di SPBU justru membuktikan adanya kesenjangan antara pernyataan pusat dengan eksekusi lapangan. Masyarakat mendesak pihak perusahaan untuk transparan mengenai penyebab teknis maupun non-teknis yang menyebabkan kekosongan stok. Apakah ini akibat keterlambatan pengiriman dari depo, kebocoran distribusi, atau sekadar ketidakmampuan memprediksi lonjakan permintaan di akhir pekan? Tanpa penjelasan jujur, kepercayaan publik terhadap BUMN energi tersebut kian tergerus.
Dampak dari kelangkaan ganda ini sangat terasa bagi ekonomi mikro. Pedagang kecil, sopir angkutan umum, dan pekerja harian yang bergantung pada mobilitas terpaksa mengurangi aktivitas atau beralih ke BBM selundupan dengan harga mencekik. Jika dibiarkan berlanjut, hal ini berpotensi memicu inflasi lokal akibat naiknya biaya transportasi dan distribusi barang.
Selain itu, risiko sosial seperti konflik antrean atau tindakan anarkis juga meningkat seiring dengan menurunnya tingkat kesabaran warga yang merasa hak dasarnya diabaikan.
Warga Mamuju menuntut agar Pertamina Patra Niaga segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap rantai pasok di SPBU.
Sementara itu, solusi jangka panjang berupa penambahan kapasitas tangki timbun, sistem monitoring stok real-time, dan sanksi tegas bagi oknum yang bermain-main dengan distribusi BBM mutlak diperlukan. Jangan biarkan slogan “Energi Untuk Negeri” hanya menjadi slogan kosong saat rakyat justru kesulitan mendapatkan energi paling dasar untuk bertahan hidup.
Komentar