MAMUJU — Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, mendorong pemegang Paten memahami kewajiban pemeliharaan hak agar perlindungan terhadap invensi tetap berlangsung sesuai ketentuan.
Hal tersebut disampaikannya menanggapi pelaksanaan Diskusi Strategi Kebijakan (DSK) Kanwil Kemenkum Kepulauan Riau di Ruang Rapat Baharuddin Lopa Kanwil Kemenkum Sulbar, Kamis (1/10/2026). Kegiatan tersebut membahas evaluasi dampak Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 terkait tarif tertentu pada pelayanan Paten dan Hak Cipta.
“Perlindungan Paten tidak berhenti pada proses pendaftaran. Pemegang hak juga perlu memahami kewajiban pemeliharaan agar hak eksklusif atas invensi tetap terlindungi sesuai ketentuan,” ujar Saefur.
Dalam diskusi, Analis Kekayaan Intelektual Ahli Muda, Suzy Heranita, menjelaskan kewajiban pemegang Paten dalam membayar biaya tahunan. Pemahaman terhadap jangka waktu dan prosedur pembayaran menjadi bagian penting dalam menjaga keberlakuan hak eksklusif atas invensi.
Ketidakpatuhan terhadap kewajiban pembayaran biaya tahunan dapat berdampak pada berakhir atau hapusnya hak Paten. Karena itu, pemegang Paten perlu memperhatikan ketentuan pemeliharaan sejak hak diperoleh.
Selain pemeliharaan Paten, diskusi membahas tarif tertentu pada layanan Paten dan Hak Cipta. Akademisi Universitas Internasional Batam, F. Yudhi Priyo Amboro, memaparkan jenis layanan dan tarif, termasuk permohonan, pencatatan, serta layanan terkait lainnya.
Sementara itu, Analis Hukum Ahli Muda, Putri Andini, memaparkan hasil analisis dan evaluasi penerapan Permenkumham Nomor 20 Tahun 2020 beserta dampaknya terhadap masyarakat, pemohon, dan administrasi pelayanan.
Pembahasan tersebut menjadi ruang untuk memperkuat pemahaman mengenai kewajiban pemegang Paten sekaligus mendorong pelayanan Kekayaan Intelektual yang lebih efektif.
Komentar