MAMUJU, 10 November 2026 — Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, mendorong penguatan pengawasan organisasi kemasyarakatan (Ormas) berbadan hukum melalui kolaborasi lintas instansi. Pembentukan Tim Terpadu dinilai menjadi langkah strategis untuk membangun koordinasi yang lebih terarah dalam mengawasi keberadaan dan aktivitas organisasi kemasyarakatan di Sulawesi Barat.
Hal tersebut disampaikannya dalam kunjungan silaturahmi dan koordinasi Kanwil Kemenkum Sulbar ke Komando Resor Militer (Korem) 142/Tatag, Kemarin. Kunjungan dipimpin langsung oleh Saefur bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, serta Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU).
“Pengawasan organisasi kemasyarakatan membutuhkan koordinasi dan sinergi lintas instansi. Melalui pembentukan Tim Terpadu, kami berharap pelaksanaan pengawasan dan pembinaan ormas berbadan hukum di Sulawesi Barat dapat berjalan lebih terkoordinasi, efektif, dan sesuai kewenangan masing-masing,” ujar Saefur.
Rombongan Kanwil Kemenkum Sulbar diterima langsung oleh Komandan Korem 142/Tatag, Brigadir Jenderal TNI Hartono, S.I.P., M.M. Dalam pertemuan tersebut, Danrem menyambut baik inisiatif pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Ormas dan menyatakan dukungannya terhadap upaya penguatan pengawasan di wilayah Sulawesi Barat.
Sebagai bentuk tindak lanjut, Korem 142/Tatag akan segera menyampaikan nama personel yang ditugaskan untuk bergabung dalam tim. Dukungan tersebut diharapkan memperkuat koordinasi dan pertukaran informasi antarlembaga sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
Pembentukan Tim Terpadu ini merupakan tindak lanjut arahan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum. Tim tersebut direncanakan menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap keberadaan serta kegiatan organisasi kemasyarakatan berbadan hukum.
Melalui kolaborasi tersebut, Kanwil Kemenkum Sulbar dan Korem 142/Tatag diharapkan dapat membangun sinergi berkelanjutan dalam mendukung pengawasan organisasi kemasyarakatan yang lebih optimal di Sulawesi Barat.
Komentar