MAMUJU, 15 NOVEMBER 2026 – Upaya membantu pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) memperoleh legalitas badan usaha terus diperluas Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat. Salah satu langkah yang ditempuh adalah membangun komunikasi dan kerja sama dengan instansi pembina UMK serta Rumah BUMN guna memperkuat pendampingan dan memperluas akses layanan Perseroan Perorangan.
Langkah kolaboratif tersebut dilaksanakan melalui koordinasi Bidang Administrasi Hukum Umum (AHU) bersama Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar serta Rumah BUMN di wilayah Polewali Mandar dan Majene, Jumat (13/11/2026).
Pertemuan ini diarahkan untuk menyatukan langkah dalam mendukung pelaku usaha, terutama yang belum mempunyai badan hukum. Pembahasan mencakup peluang kerja sama dalam penyebarluasan informasi, pemetaan kebutuhan pelaku UMK, serta pendampingan pengurusan legalitas melalui layanan Perseroan Perorangan.
Selain menjajaki kerja sama di Polewali Mandar, jajaran Kanwil Kemenkum Sulbar juga melakukan koordinasi dengan Rumah BUMN Kabupaten Majene. Pertemuan tersebut membahas pendataan lanjutan terhadap pelaku usaha yang telah memiliki badan hukum guna mengetahui perkembangan usahanya sekaligus mengidentifikasi bentuk pembinaan yang masih diperlukan.
Koordinator Rumah BUMN Kabupaten Majene bersama tim menerima koordinasi tersebut dan menyatakan kesiapan untuk menjalin kolaborasi dengan Kanwil Kemenkum Sulbar. Kerja sama ini diharapkan dapat memperluas jangkauan layanan legalitas sekaligus membantu pelaku UMKM meningkatkan kapasitas dan pengelolaan usahanya.
Dalam pembahasan tersebut, kedua pihak melihat pentingnya keterhubungan antara pembinaan usaha dan pemenuhan aspek hukum. Pelaku UMK tidak hanya membutuhkan pendampingan untuk mengembangkan produk dan pemasaran, tetapi juga perlu memahami ketentuan legalitas agar kegiatan usahanya memiliki dasar hukum yang jelas.
Melalui peran masing-masing, Dinas Koperasi dan UKM serta Rumah BUMN dapat mendukung pengenalan dan pembinaan pelaku usaha, sementara Kanwil Kemenkum Sulbar menyediakan informasi dan fasilitasi terkait pendirian Perseroan Perorangan melalui layanan AHU.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, mendukung langkah tersebut sebagai bagian dari upaya memperluas pelayanan hukum hingga menyentuh kebutuhan pelaku usaha di daerah. Ia mendorong jajarannya agar membangun kemitraan aktif dengan berbagai pihak sehingga informasi mengenai legalitas badan usaha tidak hanya tersampaikan, tetapi juga ditindaklanjuti melalui pendampingan.
Menurutnya, kepemilikan badan hukum dapat menjadi salah satu modal penting bagi pelaku UMK dalam membangun kepercayaan mitra usaha, memperluas kesempatan kerja sama, dan mengembangkan bisnis dengan kepastian hukum. Karena itu, akses terhadap layanan Perseroan Perorangan perlu terus diperkenalkan kepada masyarakat.
Sebagai tindak lanjut, Kanwil Kemenkum Sulbar akan mendorong pelaksanaan sosialisasi, konsultasi, pendataan, dan pendampingan pendaftaran bagi pelaku usaha yang membutuhkan. Koordinasi dengan instansi pembina dan Rumah BUMN juga akan diperkuat agar proses pembinaan dapat berjalan secara terarah dan berkesinambungan.
Melalui pendekatan kolaboratif ini, Kanwil Kemenkum Sulbar berharap semakin banyak pelaku UMK di Sulawesi Barat yang memiliki legalitas badan usaha. Dengan demikian, pengembangan ekonomi masyarakat dapat didukung oleh usaha-usaha yang semakin tertata, memiliki kepastian hukum, dan mampu meningkatkan daya saing.
Komentar