MAMUJU, 15 NOVEMBER 2026 – Memperkuat legalitas usaha menjadi salah satu langkah penting dalam mendorong pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) agar mampu berkembang dan bersaing. Menyikapi hal tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat melalui Bidang Administrasi Hukum Umum (AHU) membangun koordinasi dengan Dinas Koperasi dan UKM serta Rumah BUMN untuk memperluas pendampingan legalitas usaha di wilayah Polewali Mandar dan Majene.
Koordinasi yang dilaksanakan pada Jumat (13/11/2026) ini menjadi bagian dari upaya membangun kerja sama lintas instansi dalam memastikan pelaku UMK memperoleh informasi dan kemudahan mengakses layanan pendirian Perseroan Perorangan.
Dalam pelaksanaannya, jajaran Kanwil Kemenkum Sulbar melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar serta Rumah BUMN. Pembahasan difokuskan pada peluang kolaborasi dalam pembinaan pelaku usaha, terutama bagi mereka yang belum memiliki legalitas badan usaha.
Koordinasi juga dilakukan bersama Rumah BUMN Kabupaten Majene untuk melihat perkembangan pelaku usaha yang sebelumnya telah memiliki badan hukum. Melalui pendataan lanjutan, diharapkan dapat diketahui kondisi usaha, kebutuhan pendampingan, serta langkah pembinaan yang perlu dilakukan agar legalitas yang telah dimiliki dapat memberikan manfaat bagi pengembangan usaha.
Pertemuan dengan Rumah BUMN Kabupaten Majene diterima langsung oleh koordinator bersama jajaran tim. Dalam koordinasi tersebut, pihak Rumah BUMN menyampaikan kesiapan untuk membangun kerja sama dengan Kanwil Kemenkum Sulbar, khususnya dalam memperluas pemanfaatan layanan Perseroan Perorangan bagi pelaku UMKM.
Kerja sama ini menempatkan masing-masing instansi sesuai dengan peran dan kewenangannya. Dinas Koperasi dan UKM berperan dalam pembinaan serta pengembangan kapasitas pelaku usaha, sedangkan Kanwil Kemenkum Sulbar memberikan edukasi, konsultasi, dan fasilitasi terkait pendirian badan hukum melalui layanan AHU.
Melalui kolaborasi tersebut, berbagai kegiatan bersama dapat dikembangkan, mulai dari sosialisasi, konsultasi langsung, pendataan calon pemohon, hingga pendampingan proses pendaftaran Perseroan Perorangan. Pola pelayanan ini diharapkan mampu menjangkau pelaku usaha yang selama ini belum mendapatkan informasi memadai mengenai pentingnya legalitas badan usaha.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, mendukung penguatan kemitraan dengan pemerintah daerah dan lembaga pembina UMK. Ia menekankan bahwa perluasan akses legalitas harus dilakukan melalui pendekatan kolaboratif agar semakin banyak pelaku usaha yang memahami manfaat dan prosedur pendirian Perseroan Perorangan.
Menurutnya, legalitas badan usaha merupakan salah satu fondasi penting dalam membangun usaha yang tertata dan memiliki kepastian hukum. Selain meningkatkan kepercayaan terhadap usaha, kepemilikan badan hukum juga dapat menjadi nilai tambah dalam membuka peluang kerja sama dan pengembangan bisnis.
Ke depan, Kanwil Kemenkum Sulbar akan menindaklanjuti hasil koordinasi melalui penguatan komunikasi, pendataan, serta pendampingan bersama instansi terkait. Upaya ini diharapkan dapat memperluas jumlah pelaku UMK yang memiliki badan hukum sekaligus meningkatkan kualitas pembinaan usaha di Sulawesi Barat.
Dengan terbangunnya sinergi antara Kementerian Hukum, pemerintah daerah, dan Rumah BUMN, akses terhadap layanan legalitas diharapkan semakin dekat dengan pelaku usaha. Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen menghadirkan pelayanan hukum yang memberikan manfaat nyata bagi penguatan ekonomi masyarakat.
Komentar