MAMUJU – Dukungan terhadap pengembangan usaha warga binaan terus diperkuat Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat. Tidak hanya memberikan apresiasi terhadap hasil karya pelaku usaha binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Kanwil Kemenkum Sulbar juga membuka akses konsultasi Kekayaan Intelektual (KI) untuk membantu mereka melindungi identitas produknya melalui pendaftaran Merek.
Langkah tersebut diwujudkan dalam partisipasi Kanwil Kemenkum Sulbar pada pameran produk UMKM dalam rangka memperingati Hari Bakti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ke-2 Tahun 2026. Kegiatan berlangsung di Atrium Mall Maleo Town Square, Mamuju, Minggu (15/11/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Kanwil Kemenkum Sulbar diwakili Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Kurnia Banani Adam, bersama Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Juani, serta jajaran Divisi Pelayanan Hukum.
Sebagai bentuk dukungan nyata terhadap pemberdayaan warga binaan, Kurnia Banani Adam dan Juani menyempatkan diri mengunjungi sejumlah stan UMKM binaan Lapas. Keduanya juga membeli produk yang dipamerkan sebagai bentuk apresiasi terhadap kreativitas, keterampilan, dan semangat produktif warga binaan dalam menghasilkan produk bernilai ekonomi.
Kehadiran jajaran Kanwil Kemenkum Sulbar tersebut diharapkan dapat memberikan motivasi kepada para pelaku UMKM binaan Lapas agar terus mengembangkan kualitas produk dan memperluas pemasaran. Produk hasil pembinaan warga binaan dinilai memiliki peluang untuk berkembang apabila didukung promosi, penguatan usaha, serta kepastian pelindungan hukum.
Tidak berhenti pada dukungan pemasaran, Kanwil Kemenkum Sulbar juga menghadirkan booth khusus pelayanan Kekayaan Intelektual. Layanan ini dimanfaatkan untuk memberikan konsultasi dan edukasi mengenai pendaftaran Merek kepada para pelaku UMKM yang mengikuti pameran.
Sejumlah pemilik produk terlihat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menggali informasi mengenai tata cara pendaftaran Merek, persyaratan yang harus dipenuhi, hingga proses pengajuan permohonan. Petugas memberikan penjelasan sekaligus pendampingan awal agar para pelaku usaha memahami tahapan yang perlu dilakukan untuk memperoleh pelindungan hukum atas Merek produknya.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, mendukung langkah jajarannya dalam memperluas edukasi Kekayaan Intelektual kepada pelaku UMKM, termasuk warga binaan Lapas. Menurutnya, pengembangan usaha perlu berjalan beriringan dengan kesadaran untuk melindungi hasil kreativitas dan identitas produk.
Ia menekankan bahwa Merek bukan sekadar nama atau tanda pengenal suatu produk, melainkan bagian dari aset usaha yang memiliki nilai ekonomi. Karena itu, pelaku UMKM perlu didorong untuk memahami pentingnya pendaftaran Merek agar identitas produknya memperoleh pelindungan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Sulbar akan menindaklanjuti para pelaku UMKM binaan Lapas yang berminat mendaftarkan Mereknya dengan memberikan fasilitasi dan pendampingan. Koordinasi dengan jajaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan juga akan terus diperkuat agar pembinaan usaha warga binaan dapat disertai perhatian terhadap aspek pelindungan Kekayaan Intelektual.
Partisipasi ini menjadi wujud komitmen Kanwil Kemenkum Sulbar dalam mendukung tumbuhnya UMKM yang tidak hanya produktif, tetapi juga memiliki kesadaran hukum. Dengan identitas Merek yang terlindungi dan pengelolaan usaha yang semakin baik, produk karya warga binaan diharapkan mampu memperluas pasar, meningkatkan nilai ekonomi, serta membuka peluang kemandirian usaha setelah mereka kembali ke tengah masyarakat.
Komentar