MAMUJU – Hasil kreativitas warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) mendapat perhatian Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat dalam pameran produk UMKM pada peringatan Hari Bakti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ke-2 Tahun 2026. Melalui kegiatan tersebut, Kemenkum Sulbar tidak hanya memberikan dukungan terhadap pemasaran produk, tetapi juga mendorong para pelaku usaha untuk memiliki pelindungan hukum atas identitas produk yang dihasilkan.
Kegiatan yang berlangsung di Atrium Mall Maleo Town Square, Mamuju, Minggu (15/11/2026), dihadiri perwakilan Kanwil Kemenkum Sulbar, yakni Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Kurnia Banani Adam, Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Juani, serta jajaran Divisi Pelayanan Hukum.
Dalam kunjungannya, Kurnia Banani Adam bersama Juani menyambangi stan-stan usaha yang menampilkan berbagai produk hasil pembinaan warga binaan. Keduanya turut membeli sejumlah produk sebagai bentuk dukungan terhadap karya dan aktivitas ekonomi yang dikembangkan para warga binaan.
Apresiasi tersebut menjadi pesan bahwa produk hasil pembinaan di dalam Lapas memiliki kesempatan untuk dikenal dan dipasarkan lebih luas. Kreativitas warga binaan perlu terus mendapat ruang pengembangan agar keterampilan yang diperoleh selama menjalani pembinaan dapat menjadi bekal membangun kemandirian ekonomi.
Pada kesempatan yang sama, Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum Sulbar menghadirkan layanan konsultasi khusus pendaftaran Merek. Booth ini menjadi sarana bagi peserta pameran untuk mendapatkan pengetahuan mengenai pelindungan Kekayaan Intelektual, terutama bagi pemilik UMKM yang ingin mengembangkan identitas produknya.
Sejumlah pelaku usaha memanfaatkan layanan tersebut untuk menanyakan berbagai hal terkait pengajuan Merek. Mulai dari dokumen persyaratan, prosedur pendaftaran, hingga tahapan yang harus dilalui untuk memperoleh pelindungan hukum. Petugas juga memberikan pemahaman mengenai pentingnya memiliki Merek terdaftar agar identitas produk tidak mudah digunakan pihak lain tanpa hak.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, memberikan dukungan terhadap upaya penguatan pelindungan Kekayaan Intelektual bagi UMKM, termasuk usaha yang dikelola warga binaan. Ia menilai, keberhasilan membangun sebuah produk perlu diikuti dengan langkah melindungi identitas dan keunikan produk tersebut.
Menurutnya, pendaftaran Merek merupakan investasi penting bagi keberlangsungan usaha. Dengan identitas yang memperoleh pelindungan hukum, pelaku UMKM memiliki dasar yang lebih kuat untuk membangun kepercayaan konsumen, memperluas pemasaran, dan meningkatkan daya saing produknya.
Sebagai tindak lanjut, Kanwil Kemenkum Sulbar akan memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM binaan Lapas yang menyatakan minat untuk mendaftarkan Mereknya. Koordinasi dengan jajaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan juga akan diperkuat agar pengembangan usaha warga binaan dapat berjalan seiring dengan pemahaman mengenai pentingnya pelindungan Kekayaan Intelektual.
Melalui keterlibatan dalam Gebyar Hari Bakti IMIPAS 2026, Kanwil Kemenkum Sulbar ingin mendorong agar hasil pembinaan warga binaan tidak hanya menjadi produk yang dipamerkan, tetapi juga berkembang menjadi usaha yang memiliki identitas, nilai tambah, dan kepastian hukum. Upaya ini sekaligus membuka peluang bagi warga binaan untuk membangun kemandirian ekonomi dan berkontribusi secara produktif ketika kembali ke masyarakat.
Komentar