WONOSOBO– Pemanfaatan Kekayaan Intelektual sebagai penggerak ekonomi daerah mulai diarahkan pada pengembangan sektor pariwisata. Langkah tersebut ditandai dengan peluncuran GI Tourism Indonesia atau Wisata Indikasi Geografis oleh Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, di kawasan Bukit Telaga Menjer, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, Rabu (18/11/2026).
Program ini menjadi pendekatan baru dalam menghubungkan pelindungan Kekayaan Intelektual (KI), khususnya Indikasi Geografis (IG), dengan potensi pariwisata. Melalui konsep tersebut, produk khas suatu wilayah diharapkan tidak hanya memiliki pengakuan hukum, tetapi juga mampu berkembang menjadi daya tarik wisata yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat penghasilnya.
Dalam sambutannya, Supratman menekankan bahwa keberhasilan pelindungan Indikasi Geografis harus dilihat dari dampak nyata yang dihasilkan bagi masyarakat, bukan semata-mata berdasarkan banyaknya sertifikat yang berhasil diterbitkan.
“Keberhasilan indikasi geografis tidak cukup diukur dari jumlah sertifikat yang diterbitkan, melainkan dari manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat. Saya rasa di dunia kitalah yang paling banyak indikasi geografisnya,” ujar Supratman dalam kegiatan bertema “A New Journey Begins in Dieng – From Origin to Experience” tersebut.
Ia menjelaskan, pengembangan Indikasi Geografis perlu diarahkan pada pemanfaatan yang lebih luas. Produk lokal harus mampu memberikan kontribusi terhadap aktivitas ekonomi, sehingga pelindungan hukum yang diberikan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Melalui GI Tourism, wisatawan tidak hanya diperkenalkan pada produk unggulan daerah, tetapi juga diajak memahami asal-usul, proses pengolahan, tradisi, budaya, hingga kehidupan masyarakat yang menghasilkan produk tersebut.
“Kita ingin menghubungkan pelindungan hukum dengan pengembangan nilai ekonomi,” tegasnya.
Dukungan terhadap pengembangan wisata berbasis keunikan daerah juga disampaikan Wakil Menteri Pariwisata, Ni Luh Enik Ermawati. Ia mengungkapkan bahwa pola perjalanan wisatawan saat ini semakin berkembang. Pengalaman autentik yang menawarkan keunikan budaya, kuliner, dan kehidupan masyarakat lokal menjadi salah satu daya tarik yang semakin dicari.
“Semakin ke sini, behavior wisatawan berubah. Dulu hanya untuk happy saja, tetapi sekarang mereka mencari sesuatu yang autentik. Inilah kekuatan wisata Indonesia. Semua yang kita tawarkan di Indonesia sangat autentik,” ujarnya.
Ni Luh mencontohkan, pengembangan wisata dapat dilakukan dengan menghubungkan destinasi budaya seperti Kompleks Candi Arjuna di Dieng dengan wisata gastronomi yang memperkenalkan makanan sekaligus sejarah dan tradisi di baliknya.
Ia juga menyebutkan Indonesia memiliki sekitar 6.900 desa wisata dan ratusan ribu destinasi wisata yang membutuhkan pengembangan serta konektivitas antardaerah. Oleh sebab itu, kerja sama pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam memperkuat sektor pariwisata.
Pada periode 2024–2026, kunjungan wisatawan mancanegara disebut mencapai 12 juta dengan pertumbuhan 5 persen, sedangkan perjalanan wisatawan nusantara mencapai sekitar 9 juta dengan pertumbuhan 4 persen.
Sementara itu, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Hermansyah Siregar, menerangkan bahwa GI Tourism merupakan model pengembangan pariwisata yang menjadikan produk Indikasi Geografis sebagai bagian dari pengalaman perjalanan wisata. Konsep ini menggabungkan kekhasan produk, pengetahuan lokal, proses produksi, serta kebudayaan masyarakat di daerah asalnya.
Sebagai tahap awal, pengembangan GI Tourism Indonesia dipusatkan di kawasan Dieng yang meliputi Kabupaten Banjarnegara dan Wonosobo. Tiga produk Indikasi Geografis yang menjadi bagian dari proyek percontohan tersebut adalah Kopi Arabika Pegunungan Dieng Banjarnegara, Carica Dieng, dan Purwaceng Dieng.
Untuk mendukung pelaksanaannya, DJKI telah menyiapkan sejumlah program sepanjang 2026. Upaya tersebut mencakup perluasan pemasaran produk melalui marketplace, penyusunan konsep dan paket wisata bersama Kementerian Pariwisata, serta peningkatan kemampuan masyarakat melalui program GI Smart Preneur.
Program GI Smart Preneur yang berlangsung pada 18 September 2026 diikuti 50 peserta. Materi yang diberikan meliputi pemahaman Indikasi Geografis, pengenalan produk, kemampuan menyampaikan cerita produk atau storytelling, serta peningkatan kualitas pelayanan wisata.
Selain itu, DJKI menyelenggarakan Familiarisation Trip pada 21–23 September 2026 untuk menguji jalur perjalanan dan pengalaman wisata yang menghubungkan ketiga produk Indikasi Geografis tersebut.
Dalam peluncuran GI Tourism Indonesia, DJKI turut memperkenalkan GI Tourism Expedition Book. Buku ini memuat dokumentasi perjalanan wisata sekaligus menyediakan akses digital bagi masyarakat untuk mengenal produk dan mengikuti program pengasuhan tanaman di daerah asalnya.
Salah satu program yang diperkenalkan adalah Gerakan Orang Tua Asuh Purwaceng Dieng, yang ditandai dengan penanaman dan penyiraman bibit secara simbolis. Melalui kode QR yang tersedia dalam buku tersebut, peserta dapat mengetahui identitas tanaman serta mengikuti dokumentasi perkembangannya.
Sebanyak 80 peserta juga dijadwalkan mengikuti GI Tourism Dieng Experience untuk merasakan langsung perjalanan wisata berbasis produk Indikasi Geografis. Kegiatan tersebut turut mencakup program Orang Tua Asuh Pohon Kopi bersama petani setempat.
Rangkaian peluncuran juga diisi dengan penyerahan surat pencatatan ciptaan, 10 Kredit Usaha Rakyat kepada UMKM dan petani di kawasan Pegunungan Dieng, serta surat pendaftaran merek kolektif Kopi Arabika Pegunungan Dieng Banjarnegara.
Wakil Gubernur Jawa Tengah, H. Taj Yasin Maimoen, menyambut baik pemilihan kawasan Dieng sebagai lokasi percontohan pengembangan GI Tourism Indonesia. Menurutnya, program tersebut membuka ruang kolaborasi antara Kabupaten Banjarnegara dan Wonosobo dalam mengembangkan potensi wisata serta produk unggulan daerah.
“Kami atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berterima kasih karena akhirnya Kabupaten Banjarnegara dan Wonosobo bisa duduk bersama dan berkolaborasi untuk kemajuan pariwisata. Semoga selanjutnya pariwisata akan melesat,” ujarnya.
Taj Yasin juga mengharapkan kerja sama dengan Kementerian Hukum dapat diperluas untuk membantu pelindungan produk-produk UMKM di Jawa Tengah. Ia menilai masih banyak produk daerah yang memiliki karakteristik khusus dan berpeluang mendapatkan pelindungan Kekayaan Intelektual.
Hingga November 2026, Indonesia telah mencatatkan 286 Indikasi Geografis, yang terdiri atas 270 IG dalam negeri dan 16 IG asing. Penguatan pelindungan juga dilakukan melalui kerja sama internasional, termasuk dalam kerangka Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA), yang memuat komitmen pelindungan 72 Indikasi Geografis Indonesia di Uni Eropa.
Menutup kegiatan tersebut, Supratman mengingatkan bahwa keberhasilan GI Tourism membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat produsen, hingga pelaku usaha. Pengembangan pariwisata berbasis Indikasi Geografis diharapkan mampu meningkatkan nilai produk sekaligus memastikan masyarakat di daerah asal menjadi pihak yang memperoleh manfaat utama.
**Menanggapi peluncuran GI Tourism Indonesia, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, menyatakan dukungannya terhadap pengembangan Indikasi Geografis sebagai salah satu instrumen untuk memperkuat sektor pariwisata dan perekonomian masyarakat.** Menurutnya, konsep yang diperkenalkan melalui program tersebut dapat menjadi referensi bagi Sulawesi Barat dalam mengoptimalkan kekayaan produk lokal.
Hal itu disampaikan Saefur setelah mengikuti Grand Launching GI Tourism Indonesia Tahun 2026 di kawasan Telaga Menjer, Wonosobo, Jawa Tengah, Rabu (18/11/2026). Kegiatan yang digagas Kementerian Hukum melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tersebut mempertemukan aspek pelindungan produk khas daerah dengan pengembangan pengalaman wisata berbasis potensi dan kearifan lokal.
“Peluncuran di Telaga Menjer, Wonosobo, hari ini menjadi tonggak penting. Kita membuktikan bahwa Indikasi Geografis bukan sekadar sertifikat di atas kertas, melainkan penggerak nyata pariwisata dan ekonomi masyarakat,” ujar Saefur.
Ia memandang pendekatan GI Tourism dapat membuka peluang bagi Sulawesi Barat untuk memperkenalkan produk unggulan daerah melalui konsep wisata yang mengangkat keunikan asal produk, tradisi masyarakat, proses pengolahan, serta potensi alam dan budaya setempat.
Menurutnya, kekayaan produk lokal perlu diimbangi dengan pelindungan hukum dan pendampingan yang berkelanjutan. Dengan begitu, para petani, perajin, dan pelaku UMKM tidak hanya memperoleh kepastian pelindungan atas produk yang dihasilkan, tetapi juga memiliki kesempatan memperluas pasar dan meningkatkan nilai jual.
“Kementerian Hukum Sulawesi Barat berkomitmen penuh mengawal perlindungan hukum dan pendampingan bagi para perajin, petani, dan UMKM lokal kita. Mari kita jaga keaslian produk daerah, kita dukung pariwisata berkelanjutan,” ujar Saefur.
Melalui momentum GI Tourism Indonesia, Kanwil Kemenkum Sulbar akan terus mendorong optimalisasi potensi Indikasi Geografis agar produk unggulan daerah tidak berhenti pada aspek pendaftaran dan pelindungan hukum, tetapi juga dapat dikembangkan sebagai bagian dari daya tarik pariwisata dan penguatan ekonomi masyarakat.
**Saefur Rochim menegaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti arahan Menteri Hukum dengan mengambil langkah-langkah konkret dalam mengidentifikasi, melindungi, dan mengembangkan potensi Indikasi Geografis di Sulawesi Barat.** Upaya tersebut akan dilakukan melalui penguatan koordinasi dan sinergi dengan pemerintah daerah serta seluruh pemangku kepentingan terkait.
“Menindaklanjuti arahan Bapak Menteri Hukum, kami akan mendorong agar potensi Indikasi Geografis di Sulawesi Barat dapat dioptimalkan, tidak hanya dari sisi pelindungan hukumnya, tetapi juga pemanfaatan nilai ekonominya. Kami ingin produk unggulan daerah mampu berkembang menjadi daya tarik wisata, memperluas peluang usaha, dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” tegas Saefur.
Ia berharap pengembangan Indikasi Geografis di Sulawesi Barat ke depan dapat menjadi bagian dari strategi memperkenalkan identitas dan keunggulan daerah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan.





Komentar