MAMUJU – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, mendorong penguatan langkah pencegahan benturan kepentingan di lingkungan kerja sebagai upaya menjaga integritas pegawai dan memastikan pelaksanaan tugas serta fungsi organisasi berjalan secara profesional dan akuntabel.
Hal tersebut disampaikan menanggapi pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi serta Rencana Tindak Lanjut Penanganan Benturan Kepentingan Triwulan III Tahun 2026 yang dilaksanakan di Ruang Rapat Kanwil Kemenkum Sulbar, Rabu (18/11/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari evaluasi terhadap upaya pencegahan dan penanganan potensi benturan kepentingan di lingkungan kantor wilayah.
“Penguatan integritas harus dimulai dari kesadaran setiap pegawai untuk mengenali dan menghindari potensi benturan kepentingan. Setiap pelaksanaan tugas harus berlandaskan ketentuan, profesionalisme, dan tanggung jawab,” ujar Saefur.
Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, M. Tahir, selaku Ketua Tim Penanganan Benturan Kepentingan, memimpin rapat bersama tim kerja Pembangunan Zona Integritas, khususnya pada area Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia dan Penguatan Pengawasan. Dalam evaluasi tersebut, pembahasan diarahkan pada peninjauan dokumen identifikasi benturan kepentingan, peningkatan pemahaman pegawai, serta efektivitas mekanisme pelaporan dan penanganannya.
M. Tahir menyampaikan bahwa pemahaman pegawai perlu terus diperkuat agar setiap potensi benturan kepentingan dapat dikenali dan ditangani sesuai mekanisme yang berlaku. Oleh karena itu, internalisasi dan sosialisasi akan dilaksanakan secara berkala melalui apel pagi serta media informasi internal.
Melalui langkah tersebut, Kanwil Kemenkum Sulbar berupaya membangun kesadaran kolektif pegawai untuk menjaga integritas dan mencegah potensi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas.





Komentar