MAMUJU – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, mendorong pemerintah daerah memperkuat kesiapan pemenuhan indikator penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2027 melalui penyusunan data dukung yang terstruktur dan sesuai ketentuan.
Hal tersebut disampaikan menanggapi pelaksanaan Rapat Persiapan Simulasi Penilaian IRH Tahun 2027 bagi pemerintah daerah se-Provinsi Sulawesi Barat, Rabu (18/11/2026). Rapat ini menjadi langkah awal untuk memetakan kesiapan pemerintah daerah sekaligus memastikan pelaksanaan simulasi berjalan secara terarah.
“Persiapan penilaian IRH perlu dilakukan sejak dini agar pemerintah daerah dapat mengidentifikasi kelengkapan dokumen dan pemenuhan setiap indikator. Dengan begitu, aspek yang masih perlu ditingkatkan dapat segera ditindaklanjuti sebelum pelaksanaan penilaian,” ujar Saefur.
Ia juga mendorong agar koordinasi dan pendampingan kepada pemerintah daerah terus diperkuat, khususnya dalam memastikan kesesuaian dokumen dengan indikator penilaian.
“Kami berharap melalui persiapan dan simulasi ini, pemerintah daerah memiliki gambaran yang lebih jelas mengenai kesiapan masing-masing. Dengan demikian, pemenuhan indikator IRH dapat dilakukan secara lebih optimal dan sistematis,” tambah Saefur.
Dalam rapat tersebut, Tim Sekretariat Wilayah (TSW) Sulawesi Barat yang terdiri atas Astuti Toding, Nimat Nouval Imran, Andi Mappinawang Asmawi, dan Yustio Rony Saputro membahas finalisasi matriks kesiapan data dukung serta mekanisme pengisian dan penyampaian dokumen oleh pemerintah daerah.
Pembahasan juga mencakup pembagian tugas tim pelaksana, mekanisme pemeriksaan dokumen, serta evaluasi dan rekapitulasi potensi nilai IRH masing-masing pemerintah daerah sebagai dasar pemetaan indikator yang masih perlu ditingkatkan.
Melalui rapat persiapan ini, Kanwil Kemenkum Sulbar mendorong penguatan koordinasi dan pendampingan berkelanjutan agar pemerintah daerah se-Sulawesi Barat semakin siap menghadapi Penilaian IRH Tahun 2027.





Komentar