JAKARTA – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat terus mendorong peningkatan kualitas pembentukan produk hukum daerah melalui penguatan koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Komitmen tersebut diwujudkan melalui keikutsertaan dalam Dialog Nasional Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI yang membahas tindak lanjut isu strategis dan berbagai persoalan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda), Rabu (18/11/2026), di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, menegaskan bahwa pembentukan peraturan daerah harus dilakukan secara terencana, terukur, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Menurutnya, regulasi daerah tidak cukup hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga harus memiliki landasan kajian yang kuat serta mampu menjawab persoalan nyata di tengah masyarakat.
Dalam kegiatan tersebut, Kanwil Kemenkum Sulawesi Barat diwakili oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum. Dialog nasional ini turut dihadiri pimpinan dan anggota BULD DPD RI, perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum, gubernur, pimpinan DPRD, serta unsur asosiasi pemerintah daerah dan DPRD dari seluruh Indonesia.
Forum yang diselenggarakan BULD DPD RI tersebut menjadi ruang koordinasi lintas lembaga untuk mengevaluasi berbagai hambatan dalam pembentukan peraturan daerah sekaligus merumuskan langkah perbaikan. Pembahasan diarahkan pada terciptanya ekosistem regulasi pusat dan daerah yang saling terhubung, sehingga produk hukum daerah memiliki kualitas, kepastian hukum, dan keselarasan dengan kebijakan nasional.
Dalam dialog tersebut, mengemuka tujuh persoalan mendasar yang masih dihadapi dalam pembentukan Perda. Persoalan itu meliputi penyusunan naskah akademik yang belum sepenuhnya didukung data empiris, perencanaan Propemperda yang belum terintegrasi dengan pembangunan dan penganggaran, keterbatasan tenaga perancang, serta pelibatan masyarakat yang belum optimal.
Selain itu, forum juga menyoroti potensi tumpang tindih regulasi dan pemeriksaan berulang, kecenderungan pengaturan materi tertentu melalui peraturan kepala daerah, serta belum optimalnya integrasi data dan pemantauan implementasi peraturan daerah.
Gambaran tantangan tersebut terlihat dari evaluasi data e-Perda periode 2021–2025. Dari 2.741 judul usulan Propemperda tingkat provinsi, hanya 935 usulan atau sekitar 34,11 persen yang mencapai tahap fasilitasi. Sebagian besar usulan yang difasilitasi berkaitan dengan urusan penunjang pemerintahan, seperti APBD, pajak dan retribusi daerah, BUMD/BLUD, serta perangkat daerah.
Keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi perhatian. Data yang dipaparkan dalam forum menunjukkan jumlah perancang peraturan perundang-undangan di kementerian dan lembaga mencapai sekitar 4.000 orang, sementara jumlah perancang yang tersedia di seluruh pemerintah daerah masih kurang dari 500 orang. Kondisi ini memperlihatkan perlunya penguatan kapasitas dan pemerataan tenaga perancang di daerah.
Pembahasan selanjutnya menekankan pentingnya pembagian peran yang proporsional dan saling mendukung antarinstansi. Kementerian Hukum memiliki peran dalam harmonisasi, penyempurnaan konsepsi, serta peningkatan kapasitas perancang peraturan perundang-undangan. Sementara itu, BULD DPD RI menjalankan fungsi pemantauan dan evaluasi secara konsultatif dan rekomendatif, sedangkan Kementerian Dalam Negeri melaksanakan pembinaan produk hukum daerah melalui fasilitasi, evaluasi, dan klarifikasi.
Forum juga mengusulkan penguatan sinergi melalui penyempurnaan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014. Sejumlah gagasan yang dibahas antara lain pemanfaatan rekomendasi DPD RI sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan Propemperda, penggunaan hasil pemantauan sebagai referensi penyusunan naskah akademik, serta peningkatan pertukaran data antarinstansi melalui integrasi sistem informasi.
Menindaklanjuti hasil dialog tersebut, Saefur Rochim menyampaikan bahwa Kanwil Kemenkum Sulawesi Barat akan mengoptimalkan hasil evaluasi dan rekomendasi strategis sebagai bahan penguatan pelaksanaan tugas di daerah. Hal ini terutama dalam proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan produk hukum daerah agar regulasi yang dihasilkan tidak bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi dan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat Sulawesi Barat.
Ia juga menekankan pentingnya memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah, DPRD, serta instansi terkait. Langkah tersebut diperlukan untuk membangun perencanaan regulasi berbasis data, meningkatkan keterlibatan masyarakat secara bermakna, dan mengoptimalkan pemanfaatan sistem e-Perda.
Usai mengikuti kegiatan tersebut, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kanwil Kemenkum Sulawesi Barat, Kurnia Banani Adam, menyampaikan bahwa dialog nasional ini memberikan sejumlah masukan strategis dalam meningkatkan kualitas pembentukan produk hukum daerah.
Menurut Kurnia, berbagai persoalan yang dibahas menjadi bahan evaluasi bagi Kanwil Kemenkum Sulawesi Barat untuk memperkuat pendampingan kepada pemerintah daerah, khususnya dalam proses perencanaan, penyusunan, hingga pengharmonisasian rancangan peraturan daerah.
Ia menambahkan bahwa pembentukan regulasi harus didukung kajian yang komprehensif, data yang akurat, serta pelibatan masyarakat sejak tahap perencanaan. Dengan demikian, peraturan daerah yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek formal dan prosedural, tetapi juga dapat diterapkan secara efektif, memberikan kepastian hukum, serta menjawab kebutuhan masyarakat.
Kurnia menegaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti berbagai rekomendasi yang diperoleh melalui penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah dan DPRD di Sulawesi Barat. Sinergi tersebut diharapkan dapat meminimalkan potensi disharmoni regulasi sekaligus mendorong terwujudnya produk hukum daerah yang berkualitas dan berdampak positif bagi pembangunan daerah.
Melalui keikutsertaan dalam forum nasional ini, Kanwil Kemenkum Sulawesi Barat berkomitmen memperkuat peran pembinaan hukum dan fasilitasi pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah. Upaya tersebut diharapkan mampu mendorong lahirnya regulasi yang harmonis, berkualitas, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Sulawesi Barat.





Komentar