News
Beranda » Berita » Dorong Pembentukan Regulasi, Kemenkum Sulbar Ungkap Potensi Ekonomi Budaya Majene

Dorong Pembentukan Regulasi, Kemenkum Sulbar Ungkap Potensi Ekonomi Budaya Majene

MAMUJU – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, mendorong kekayaan budaya masyarakat Majene agar tidak hanya dilestarikan sebagai warisan leluhur, tetapi juga dikembangkan menjadi potensi ekonomi daerah. Upaya tersebut diperkuat melalui pembentukan regulasi tentang Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) yang diharapkan membuka peluang bagi pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata berbasis budaya.

Hal tersebut disampaikan menanggapi rapat pengharmonisasian Rancangan Peraturan Bupati Majene tentang Penyelenggaraan KIK yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting, Kamis (19/11/2026).

“Pelindungan kekayaan intelektual komunal perlu diarahkan agar tidak hanya menjaga identitas budaya masyarakat, tetapi juga mampu memberikan manfaat ekonomi melalui pengembangan potensi tradisional daerah dengan tetap memperhatikan hak dan kepentingan komunitas asal,” ujar Saefur.

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Sulawesi Barat, Kurnia Banani Adam, menyampaikan bahwa pembentukan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan KIK diharapkan menjadi instrumen hukum untuk melindungi identitas budaya masyarakat sekaligus memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Majene.

“Kekayaan intelektual komunal yang dikelola secara tepat memiliki potensi besar untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif, pariwisata berbasis budaya, serta peningkatan nilai ekonomi dari kekayaan tradisional masyarakat dengan tetap memperhatikan hak dan kepentingan komunitas asal,” ungkap Kurnia.

Evaluasi Kearsipan, Kemenkum Sulbar Petakan Langkah Pembenahan Pengelolaan Arsip

Pengaturan KIK juga diarahkan untuk memperkuat peran pemerintah daerah dalam melakukan inventarisasi, penjagaan, dan pemeliharaan kekayaan budaya secara terencana dan berkelanjutan. Sinergi dengan masyarakat adat, komunitas pengemban, serta pemangku kepentingan lainnya menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional.

Sebagai tindak lanjut, hasil pengharmonisasian akan disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Majene untuk diproses pada tahapan pembentukan berikutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kanwil Kemenkum Sulbar juga mendorong pemerintah kabupaten lainnya untuk menginisiasi regulasi serupa guna mengoptimalkan potensi kekayaan budaya sebagai salah satu kekuatan ekonomi masyarakat.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

× Advertisement
× Advertisement