MAMUJU – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, mendorong pembentukan regulasi daerah yang mampu memperluas pelindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat pekerja. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Sulawesi Barat dinilai perlu disusun secara komprehensif agar tidak hanya selaras dengan kebijakan nasional, tetapi juga menjawab kebutuhan nyata pekerja di daerah.
Hal tersebut disampaikan menanggapi Dialog Daerah DPD RI Provinsi Sulawesi Barat dalam rangka pemantauan dan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Kantor DPD RI Provinsi Sulawesi Barat, Mamuju, Kamis (19/11/2026).
“Pembentukan peraturan daerah harus memperhatikan kewenangan pemerintah daerah, kebutuhan masyarakat, serta keselarasan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan begitu, regulasi yang dihasilkan tidak hanya kuat secara hukum, tetapi juga dapat diterapkan dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Saefur.
Anggota DPD RI, H. Almalik Pababari, membuka kegiatan yang turut dihadiri Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Barat, H. Andi Farid Amri, S.Sos., M.M., Kepala Biro Hukum Pemprov Sulbar, pakar Suhendra, S.H., CFrA., perwakilan Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Sulbar, BPJS Ketenagakerjaan, akademisi, mahasiswa, serta perwakilan masyarakat.
Dari perspektif pembentukan peraturan perundang-undangan, penyusunan rancangan regulasi perlu didasarkan pada kebutuhan empiris masyarakat, perkembangan hukum nasional, dan kewenangan pemerintah daerah. Selain itu, materi muatannya harus memperhatikan prinsip negara kesejahteraan serta pemenuhan hak atas jaminan sosial sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pembahasan juga menyoroti sejumlah persoalan dalam penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan, seperti keterbatasan cakupan kepesertaan, kondisi ekonomi pekerja rentan, kemampuan fiskal daerah, dan koordinasi antarinstansi. Masukan dari berbagai pemangku kepentingan diharapkan dapat menghasilkan rancangan regulasi yang lebih implementatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Sulawesi Barat.
Sebagai tindak lanjut, Kanwil Kemenkum Sulbar mendorong Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk mengkaji dan menyempurnakan Naskah Akademik serta Rancangan Peraturan Daerah tersebut. Sinergi bersama DPD RI dan BPJS Ketenagakerjaan juga akan diperkuat guna mendukung lahirnya regulasi yang harmonis, implementatif, dan berorientasi pada perluasan kepesertaan serta peningkatan pelindungan pekerja.





Komentar