Mamuju – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat mengikuti kegiatan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Satuan Kerja Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sebagai bagian dari upaya penguatan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, Kamis (23/4).
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, dalam kesempatan itu menegaskan bahwa jajaran Kanwil Kemenkum Sulbar terus menunjukkan komitmen kuat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan prima.
“Komitmen untuk mendapatkan predikat WBBM akan terus kami perkuat melalui kerja nyata, peningkatan integritas pegawai, inovasi layanan, serta pengawasan yang berkelanjutan,” sambung Kakanwil saat Evaluasi oleh Tim Penilai Internal (TPI)
Ia juga memaparkan bahwa berbagai langkah strategis telah dilakukan, mulai dari penguatan manajemen perubahan, penataan tata laksana, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan akuntabilitas kinerja, hingga optimalisasi pengawasan internal.
Sejumlah capaian juga turut disampaikan, di antaranya meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat, percepatan penyelesaian berbagai layanan hukum, meningkatnya kepuasan masyarakat, serta terbangunnya budaya kerja yang profesional dan berintegritas di lingkungan Kanwil Kemenkum Sulbar.
Untuk itu, Saefur Rochim menegaskan bahwa seluruh jajaran harus terus menjaga konsistensi dan semangat perubahan agar target pembangunan Zona Integritas dapat tercapai secara optimal.
“Predikat WBBM bukan hanya sebuah penghargaan, tetapi wujud nyata hadirnya birokrasi yang bersih, melayani, dan dipercaya masyarakat,” lanjutnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Hidayat Yasin menambahkan bahwa keberhasilan pembangunan Zona Integritas memerlukan kolaborasi seluruh unit kerja serta keterlibatan aktif setiap pegawai.
“Seluruh jajaran harus memiliki kesadaran yang sama bahwa pelayanan terbaik kepada masyarakat adalah prioritas utama. Dengan kebersamaan, target WBBM dapat kita capai,” pungkasnya.
Ia juga mengatakan bahwa evaluasi ini menjadi momentum penting untuk melihat sejauh mana progres yang telah dicapai sekaligus memperbaiki berbagai aspek yang masih perlu ditingkatkan.
Sementara itu, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, John Batara Manikallo, menyampaikan bahwa penguatan regulasi internal serta kepatuhan terhadap standar operasional prosedur menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan Zona Integritas.
Tak hanya itu, ia menilai budaya kerja yang adaptif, transparan, dan responsif juga harus terus dibangun agar kualitas pelayanan publik semakin meningkat.
Kegiatan evaluasi ini diharapkan semakin memperkuat langkah Kanwil Kemenkum Sulbar dalam meraih predikat WBBM serta menghadirkan birokrasi yang profesional, bersih, dan melayani masyarakat secara optimal.
Semoga komitmen ini menjadi upaya nyata untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang berdampak langsung bagi masyarakat dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.
Komentar