Mamuju – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan Uji Kompetensi Penilaian Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Perpindahan dari Jabatan Lain ke dalam Jabatan Fungsional Perencana dan Analis Anggaran Tahun 2026 sebagai bagian dari upaya memperkuat kualitas sumber daya manusia aparatur. Menurutnya, pengisian jabatan fungsional harus didukung oleh proses seleksi dan uji kompetensi yang objektif agar menghasilkan ASN yang profesional, berintegritas, dan mampu mendukung tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Sejalan dengan komitmen tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat mengikuti pelaksanaan uji kompetensi yang berlangsung secara hybrid pada Senin (29/6) di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat dan terhubung secara virtual melalui Zoom Meeting.
Kegiatan diawali dengan pembukaan resmi Pelatihan/Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional (JF) Perencana dan Analis Anggaran di lingkungan Kementerian Hukum yang dibuka oleh Asesor Ahli Utama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum, Ibnu Choldun.
Dalam arahannya, Ibnu Choldun menegaskan bahwa Jabatan Fungsional Perencana dan Analis Anggaran memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan dan efisiensi pengelolaan anggaran kementerian. Ia menekankan bahwa setiap proses perencanaan harus berorientasi pada hasil (result-oriented) sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Pelaksanaan uji kompetensi ini bertujuan meningkatkan kapasitas, standardisasi kompetensi, serta mendukung pemenuhan angka kredit bagi pejabat fungsional, sehingga mampu menjalankan tugas perencanaan dan penganggaran secara profesional, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dari Kanwil Kemenkum Sulawesi Barat, kegiatan diikuti oleh satu peserta yang mengikuti proses perpindahan ke Jabatan Fungsional Perencana. Seluruh tahapan ujian berlangsung secara daring dengan sistem pengawasan yang ketat melalui pembagian breakout room berdasarkan rumpun jabatan dan didukung metode dual-camera monitoring untuk menjamin objektivitas pelaksanaan ujian.
Tahapan uji kompetensi meliputi penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultural serta wawancara. Proses wawancara dilaksanakan untuk menggali aspek moralitas, integritas, kepribadian, dan komitmen peserta yang tidak sepenuhnya dapat diukur melalui ujian berbasis komputer.
Selama pelaksanaan kegiatan, kondisi jaringan internet dan perangkat pendukung di Kanwil Kemenkum Sulawesi Barat berjalan dengan baik sehingga seluruh rangkaian uji kompetensi dapat berlangsung lancar tanpa kendala berarti.
Saefur Rochim menambahkan bahwa peningkatan kapasitas aparatur melalui uji kompetensi merupakan investasi penting bagi organisasi dalam mewujudkan birokrasi yang adaptif dan berkinerja tinggi.
“Uji kompetensi ini menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan pejabat fungsional memiliki kompetensi manajerial, sosial kultural, serta integritas yang memadai. Dengan SDM yang kompeten, perencanaan dan penganggaran di lingkungan Kementerian Hukum akan semakin berkualitas, akuntabel, dan berdampak langsung terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Saefur Rochim.
Melalui partisipasi dalam kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Sulawesi Barat terus mendukung penguatan kualitas sumber daya manusia sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, profesional, dan berorientasi pada hasil.
Komentar