Mamuju, 25 Agustus 2025 — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat terus mendorong generasi muda untuk mengenal lebih dekat peluang pendidikan kedinasan di lingkungan Kementerian Hukum. Salah satunya melalui sosialisasi Politeknik Pengayoman Indonesia (POLTEKPIN) yang menawarkan pendidikan profesional untuk mencetak sumber daya manusia unggul di bidang hukum.
Hal ini menjadi momentum pengembangan kompetensi, serta peluang pengembangan karier di bidang hukum.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, menyampaikan bahwa POLTEKPIN dapat menjadi salah satu pilihan pendidikan bagi generasi muda yang memiliki minat terhadap dunia hukum dan ingin berkontribusi dalam pembangunan hukum di Indonesia.
«“Kami mengajak putra-putri terbaik Sulawesi Barat untuk memanfaatkan kesempatan ini. POLTEKPIN bukan hanya memberikan pendidikan akademik, tetapi juga membentuk kompetensi dan karakter calon aparatur yang nantinya dapat berkontribusi dalam pelayanan serta pembangunan hukum di Indonesia,” ujar Saefur Rochim.
Menurutnya, perkembangan kebutuhan hukum saat ini menuntut hadirnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sekaligus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.
“Dunia hukum terus berkembang. Karena itu, generasi muda perlu dipersiapkan dengan kemampuan yang relevan, baik dalam perancangan regulasi, perlindungan kekayaan intelektual, administrasi hukum umum, maupun pembangunan hukum di tengah masyarakat,” lanjutnya.
POLTEKPIN memiliki empat pilihan program studi, yakni Perancangan Peraturan Perundang-undangan, Hukum Kekayaan Intelektual, Administrasi Hukum Umum, dan Pembangunan Hukum.
Masing-masing program studi memiliki kompetensi yang berbeda. Program Perancangan Peraturan Perundang-undangan diarahkan untuk membekali mahasiswa dalam proses pembentukan regulasi, termasuk harmonisasi, penyusunan naskah akademik, hingga pemberian pendapat hukum.
Sementara itu, Program Studi Hukum Kekayaan Intelektual membekali mahasiswa dengan kemampuan terkait verifikasi karya, penelusuran data kekayaan intelektual, komersialisasi, serta upaya pencegahan pembajakan.
Adapun Administrasi Hukum Umum berfokus antara lain pada pengelolaan layanan hukum digital, pengawasan notaris, validasi dokumen badan hukum. Sedangkan Pembangunan Hukum diarahkan pada edukasi hukum masyarakat, konsultasi dan penyuluhan hukum, mediasi konflik, serta pembinaan Desa Sadar Hukum.
Saefur Rochim berharap semakin banyak generasi muda yang mengetahui dan mempertimbangkan POLTEKPIN sebagai pilihan pendidikan untuk mengembangkan kompetensi di bidang hukum.
“Jangan ragu untuk mengambil kesempatan ini. Pilih bidang yang sesuai dengan minat dan potensi masing-masing. Kami berharap lahir generasi muda Sulawesi Barat yang tidak hanya memahami hukum, tetapi juga mampu menjadi bagian dari solusi dan kemajuan pembangunan hukum nasional,” pungkasnya.
Komentar