Mamuju, 6 Juli 2026 – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, menegaskan bahwa pengelolaan keuangan negara dan Barang Milik Negara (BMN) yang tertib, akurat, dan akuntabel merupakan salah satu fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
“Setiap laporan keuangan dan pengelolaan Barang Milik Negara harus disusun secara cermat, sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga mampu mencerminkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saya berharap seluruh jajaran menjaga kualitas data dan ketepatan waktu dalam penyusunan laporan,” ujar Saefur Rochim.
Hal itu disampaikannya menanggapi pelaksanaan Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) Semester I Tahun 2026 yang berlangsung di Ruang Rapat Seno Adji, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Senin (6/7). Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum bersama Tim Pengelola Keuangan serta Tim Pengelola BMN.
Rapat diawali dengan pembahasan kesiapan pelaksanaan rekonsiliasi dan pemutakhiran data sebagai bagian dari proses penyusunan laporan keuangan dan BMN Semester I Tahun 2026. Selanjutnya, seluruh peserta melakukan pengecekan dan verifikasi terhadap data pada aplikasi pendukung pelaporan, termasuk mengidentifikasi transaksi yang masih memerlukan penyempurnaan serta melakukan penyesuaian akun sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain memastikan kesesuaian data keuangan dan BMN, peserta rapat juga membahas kelengkapan dokumen pendukung yang harus dipersiapkan dan diunggah melalui media penyimpanan yang telah ditentukan sebagai bagian dari proses rekonsiliasi. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh dokumen administrasi tersusun secara lengkap, sistematis, dan mudah diverifikasi.
Dalam forum tersebut turut dilakukan inventarisasi terhadap berbagai kendala yang berpotensi memengaruhi proses penyusunan laporan. Setiap permasalahan dibahas bersama guna merumuskan langkah tindak lanjut yang tepat sehingga proses rekonsiliasi dapat diselesaikan secara akurat, tepat waktu, dan sesuai standar akuntansi pemerintahan.
Melalui kegiatan ini, Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Barat terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara dan Barang Milik Negara yang profesional, transparan, serta akuntabel. Diharapkan hasil rekonsiliasi dan pemutakhiran data Semester I Tahun 2026 dapat mendukung penyajian laporan keuangan yang berkualitas serta semakin meningkatkan kepercayaan publik terhadap tata kelola organisasi.
Komentar