Mamuju – Ditengah ricuhnya pasca Debat Kandidat Paslon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah (Mateng) yang dilaksanakan di salah satu Hotel ternama di Mamuju oleh Penyelenggara KPU Kabupaten Mamuju Tengah.
Ricuhnya pasca pelaksanaan Debat Kandidat, Salah seorang tim dari Paslon nomor urut 2, Syahrul Sukardi dan Alamsyah, dengan nada emosi menegaskan bahwa konferensi pers hanya akan dilaksanakan jika wartawan hadir.
Dengan adanya insiden kericuhan di area Debat Kandidat Paslon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah dikarenakan tidak adanya pelaksanaan konfrensi pers, NGO Merdeka Manakarra Sulawesi Barat, Andika Putra menegaskan, Peran media sangat urgen dalam menyukseskan terselenggaranya pilkada serentak 2024 baik itu pemilihan daerah tingkat satu dan dua , peran media sebagai corong atau wadah informasi ke masyarakat diharapkan guna memberikan pengetahuan serta edukasi terkait kriteria calon yang cikal bakal menjadi pemimpin ditengah masyarakat.
” Penyelenggara Pilkada sebagai wasit dalam pesta Demokrasi mesti memberikan tauladan ke masyarakat, jangan mempertontonkan suatu hal yang berdampak negatif, bagaiamana masyarakat mau percaya credibilitas suatu penyelenggara jika track rekornya demikian, ‘ jelas Andika, Jumat, 22/11/24.
Untuk itu, Andika mendesak APH untuk sekalian mengaudit anggaran yang di kelolah oleh kpu mateng, sebab begitu banyak issue yang mencuak di lembaga tersebut, mulai dari issue sekretariat, issue kerjasama media dan issue terkait konfrensi pers pasca debat .
” Kami dari NGO Merdeka Manakarra mencium aroma busuk pada lembaga tersebut , sehingga wajib jika di lakukan audit investigatif oleh aph setempat. Kemudian kami juga merecomendasikan bawaslu untuk mengkaji apakah ada proses pelanggaran etik yang dilanggar pada prosesnya,” Tegas Andika.
” Sekali lagi kami mendesak dan meminta APH untuk menggandeng BPK perwakilan sulbar untuk lakukan audit investigatif di kpu mateng terkait pengelolaan anggaran baik yang bersumber dari APBN dan APBD , ” Tutup Jubir Andika Putra.
Sebelumnya, Ketua KPU Mateng Alamsyah, menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan segala keperluan untuk wartawan, termasuk ID card. Namun, ia menegaskan bahwa jika wartawan tidak hadir, KPU tidak dapat bertanggung jawab atas hal tersebut.
“ID card kami sudah siapkan, tapi kalau tidak ada wartawan yang hadir, kami tidak bertanggung jawab itu,” jelasnya.(3nd)
Komentar