Mamuju — Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, meminta kesiapan tim dalam menjalankan analisis dan evaluasi Peraturan Daerah (Perda) terhadap empat kabupaten dan satu pemerintah provinsi. Hal tersebut disampaikannya menanggapi Rapat Koordinasi Tim Kelompok Kerja Badan Strategi Kebijakan (BSK) dan Analisis Hukum yang berlangsung di Ruang Prof. Baharuddin Lopa Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Senin (24/8/2026).
Agenda analisis dan evaluasi Perda tersebut dijadwalkan berlangsung pada 31 Agustus hingga 4 September 2026. Persiapan tim menjadi perhatian untuk memastikan proses analisis terhadap regulasi daerah berjalan terarah serta didukung data dan dokumen yang diperlukan.
Saefur Rochim menilai koordinasi, kesiapan dokumen, dan pembagian tugas perlu dipastikan sebelum agenda analisis dan evaluasi dilaksanakan. Ketepatan waktu setiap pekerjaan juga menjadi bagian penting dalam menjaga capaian target tim.
Sementara itu, dalam pelaksanaan kegiatan itu disampaikan bahwa analisis dan evaluasi Perda menjadi salah satu pekerjaan yang perlu diprioritaskan pada pekan berikutnya.
Pada minggu berikutnya, yaitu tanggal 31 Agustus sampai dengan 4 September, akan dilaksanakan analisis dan evaluasi Peraturan Daerah terhadap empat kabupaten dan satu pemerintah provinsi
Laporan monitoring dan evaluasi (monev) Triwulan III ditargetkan selesai paling lambat 11 September 2026, sedangkan laporan penguatan perubahan variabel, indikator, dan data dukung Indeks Reformasi Hukum (IRH) 2027 harus diselesaikan pada 28 Agustus 2026.
Hal tersebut sebagai bagian dari penguatan fungsi analisis hukum agar evaluasi regulasi daerah memiliki dukungan data dan laporan yang lengkap.
Untuk kegiatan JDIH, laporan yang perlu diperhatikan meliputi laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggota JDIH serta laporan pemberian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum
Lebih lanjut dalam pelaksanaan kegiatan itu disampaikan pentingnya kerja sama dan koordinasi antaranggota dalam memastikan seluruh pekerjaan berjalan sesuai target.
Setiap anggota memperhatikan tanggung jawab masing-masing, termasuk kelengkapan kegiatan, pelaporan, serta dokumen pendukung yang menjadi bagian dari target kerja tim.
Seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawab tim perlu diperhatikan kelengkapan dan pelaksanaannya agar dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditentukan
Agenda analisis dan evaluasi Perda terhadap empat kabupaten dan satu pemerintah provinsi tersebut menjadi bagian dari upaya Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat memperkuat kualitas analisis regulasi dan mendukung penyelenggaraan hukum daerah yang lebih terarah.
Komentar