MAMUJU, Kabarsulbar.com – Kelangkaan gas Liquefied Petroleum Gas (LPG) bersubsidi ukuran 3 kilogram menjelang hari raya keagamaan tampaknya kini telah bergeser menjadi “tradisi” tahunan yang tak kunjung terurai.
Menjelang Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriyah 2026, masyarakat di Kota Mamuju kembali harus mengelus dada lantaran gas melon tersebut kembali langka dan sulit didapatkan di pasaran.
Persoalan klasik yang terus berulang setiap tahun ini mulai memicu keluhan meluas dari emak-emak dan pelaku usaha mikro. Alih-alih fokus mempersiapkan kebutuhan hari raya, warga justru disibukkan dengan drama berburu tabung hijau dari satu pangkalan ke pangkalan lain, yang mayoritas memajang papan bertuliskan “Gas Habis”.
Kondisi ini pun dimanfaatkan oleh oknum pengecer tidak resmi untuk melambungkan harga jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah, memanfaatkan kepanikan warga yang terdesak kebutuhan dapur.
” Setiap mau lebaran, mau Idul Fitri atau Idul Adha, polanya selalu sama, gas pasti langka. Ini seperti sudah jadi tradisi tahunan yang tidak pernah ada solusinya. Kami masyarakat kecil selalu yang jadi korban,” cetus salah seorang warga Mamuju dengan nada kecewa, Sabtu (23/5/2026).
Berulangnya siklus kelangkaan ini mengindikasikan adanya persoalan sistemik dalam rantai tata niaga dan pengawasan LPG bersubsidi di daerah, di antaranya:
Siklus Konsumsi yang Terprediksi tapi Antitesis Solusi: Lonjakan konsumsi menjelang hari raya adalah hal yang pasti terjadi setiap tahun. Namun, sistem kuota dan penebalan stok pasokan (extra dropping) dari pihak terkait dinilai sering terlambat mengantisipasi pergerakan pasar.
Pangkalan vs Pengecer Liar: Praktik “kucing-kucingan” di mana stok pangkalan diduga kuat lebih banyak mengalir ke pengecer tidak resmi ketimbang langsung ke konsumen akhir. Hal ini membuat fungsi pangkalan sebagai kontrol harga HET menjadi mandul.
Lemahnya Sanksi Tegas: Belum adanya tindakan hukum atau sanksi administratif yang memberikan efek jera luar biasa bagi agen atau pangkalan nakal, membuat celah penyelewengan distribusi tetap terbuka lebar subur setiap tahunnya.
Menanggapi “tradisi buruk” yang terus berulang ini, sejumlah elemen masyarakat mendesak Dinas Perdagangan bersama Pertamina dan aparat penegak hukum tidak hanya melakukan sidak seremonial saat barang sudah langka.
Pemerintah daerah dituntut merombak sistem pengawasan distribusi dari hulu ke hilir, serta memperketat pengawasan digital berbasis KTP agar subsidi tepat sasaran. Jika tidak ada langkah radikal, maka jeritan warga pasrah mengantre gas akan terus menjadi pemandangan wajib di setiap momentum menjelang hari raya di Mamuju.(KS).
Komentar