MAMUJU – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat memperkuat pembangunan Zona Integritas (ZI) dengan menjadikan Triwulan IV sebagai momentum untuk memastikan konsistensi reformasi birokrasi dan pencapaian target kinerja. Upaya ini diarahkan untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Komitmen tersebut ditegaskan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, dalam kegiatan Internalisasi Pembangunan Zona Integritas di Aula Pengayoman, Rabu (21/10/2026), yang diikuti seluruh pegawai.
Dalam arahannya, Saefur menekankan bahwa periode B12 bukan sekadar penutup tahun, melainkan penentu konsistensi pembangunan Zona Integritas yang telah dimulai sejak Januari. Seluruh jajaran diminta memastikan rencana aksi berjalan sistematis, koordinasi antartim semakin kuat, serta tindak lanjut hasil evaluasi dilaksanakan secara tepat waktu.
“Triwulan IV bukan sekadar penutup tahun, tetapi menjadi momentum untuk memastikan konsistensi pembangunan Zona Integritas. Setiap rencana aksi harus dilaksanakan secara terarah, dievaluasi secara berkala, dan dituntaskan dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan,” demikian rumusan kutipan berdasarkan substansi laporan atensi yang perlu dikonfirmasi kepada Saefur sebelum dipublikasikan sebagai kutipan langsung.
Pembangunan Zona Integritas berfokus pada enam area perubahan, meliputi manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Selain itu, ketepatan waktu pencapaian kinerja dan pengelolaan anggaran yang berorientasi pada hasil menjadi perhatian dalam pelaksanaan program. Monitoring berkala dan percepatan tindak lanjut evaluasi juga diperlukan untuk memastikan setiap langkah perbaikan berjalan sesuai sasaran.
Melalui penguatan komitmen tersebut, Kemenkum Sulbar mendorong seluruh jajaran menjaga kesinambungan reformasi birokrasi hingga akhir tahun. Pembangunan Zona Integritas diharapkan menghasilkan perubahan nyata dalam tata kelola organisasi dan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat.
Komentar